SAROLANGUN, Britainaja — Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, masih menyimpan harapan besar terhadap komitmen negara. Mereka terus menyuarakan hak atas ruang hidup berupa lahan penghidupan seluas 2.500 hektare.
Janji ini meluncur langsung dari lisan Joko Widodo saat beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, namun kenyataan di lapangan belum berwujud hingga hari ini.
Pemimpin adat dari Desa Pematang Kabau, Temenggung Bepayung, mengingat kembali momen bersejarah pada 30 Oktober 2015. Saat itu, Presiden Jokowi mengunjungi langsung pemukiman Orang Rimba di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas.
Di tengah rimbunnya hutan, secercah harapan lahir bersama janji penyediaan lahan yang legal dan layak agar mereka tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat tinggal.
Waktu terus bergulir hingga hampir sebelas tahun lamanya. Komunitas adat ini masih menghadapi ketidakpastian. Ruang jelajah mereka kian menyusut tajam akibat tekanan sosial dan ekspansi ekonomi di sekitar hutan. Kondisi ini memaksa sebagian besar keluarga Suku Anak Dalam bertahan hidup dalam jerat keterbatasan yang memprihatinkan.
Keresahan Sosial yang Kian Menumpuk
Ketiadaan legalitas lahan memicu gelombang kekecewaan yang mendalam di tingkat akar rumput. Para pemimpin adat kini memikul beban moral yang berat. Mereka menghadapi situasi sulit saat menenangkan warga yang mulai meragukan komitmen pemerintah.
“Presiden menyampaikan janji itu secara langsung kepada kami sejak tahun 2015. Namun, kami belum melihat realisasinya sampai detik ini. Kami hanya membutuhkan kepastian hukum atas tanah tersebut agar anak cucu kami bisa menyambung hidup,” ungkap Temenggung Bepayung dengan nada getir.
Secara historis, kawasan Bukit Duabelas merupakan jantung kehidupan bagi Orang Rimba. Kerusakan alam dan alih fungsi hutan membuat hasil-hutan andalan seperti jernang, damar, rotan, hingga hewan buruan hilang perlahan. Krisis ekologis ini berdampak langsung pada urusan dapur dan kesejahteraan harian ratusan keluarga adat.
Nostalgia Kunjungan Istana ke Jantung Hutan
Catatan sejarah mencatat pertemuan penuh kehangatan itu terjadi pada Jumat, 30 Oktober 2015. Presiden Jokowi bersama jajarannya blusukan ke kawasan Bukit Suban, Sarolangun. Beliau duduk bersama para temenggung untuk mendengar langsung jeritan hati masyarakat pedalaman.
Kala itu, warga menumpahkan segala keluh kesah mereka, mulai dari konflik agraria yang berkepanjangan, minimnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, hingga ketiadaan fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik. Bahkan, perumahan bantuan yang pemerintah bangun sejak tahun 2004 telantar begitu saja tanpa penghuni karena tidak layak huni.
“Rumah-rumah itu tidak memiliki sumur dan jaringan penerangan. Bagaimana mungkin kami bisa menempatinya dengan layak?” cetus Temenggung Grip waktu itu, menggambarkan kegagalan proyek infrastruktur masa lalu.
Merespons masalah tersebut, Presiden Jokowi menawarkan solusi progresif berupa pengalokasian lahan seluas 2.500 hektare. Beliau juga menginstruksikan kementerian terkait untuk menyusun program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terpadu. Jajaran menteri, termasuk Menteri Sosial kala itu, Khofifah Indar Parawansa, turut menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta berjanji memulihkan perkebunan warga yang rusak akibat bencana kabut asap.
Kini, tahun 2026 telah berjalan. Lembaran janji manis sebelas tahun lalu tersebut masih tersimpan rapi dalam ingatan Suku Anak Dalam, menanti langkah nyata pemerintah untuk mengubah komitmen tertulis menjadi kenyataan yang menyelamatkan eksistensi mereka. (Tim)
