Britainaja – Kabar pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 di Provinsi Jambi hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Meski pemerintah daerah sudah mengajukan formasi, namun jumlah pastinya masih tertahan di meja penghitungan ulang.
Gubernur Jambi, Al Haris, menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa mengetok palu terkait kuota CPNS tahun ini. Ia menekankan bahwa pemerintah harus mengikuti aturan baru mengenai pengelolaan anggaran daerah yang cukup ketat.
Benturan Aturan Belanja Pegawai
Al Haris mengungkapkan tantangan utama dalam penerimaan pegawai baru adalah batasan proporsi anggaran. Saat ini, pemerintah daerah wajib membatasi belanja pegawai maksimal sebesar 30%, sementara porsi untuk infrastruktur harus mencapai 40%.
“Kita sudah mengajukan melalui aplikasi, tapi kami hitung kembali apakah kemampuan keuangan daerah masih memungkinkan untuk menerima CPNS baru atau tidak,” ujar Al Haris.
Pemerintah Provinsi Jambi memilih untuk berhati-hati. Mereka tidak ingin penambahan aparatur sipil negara (ASN) justru menjadi beban finansial bagi daerah di masa depan. Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah mengevaluasi total kapasitas fiskal Jambi secara menyeluruh.
Potensi Penundaan Formasi
Hasil evaluasi fiskal tersebut akan menjadi penentu tunggal: apakah formasi CPNS 2026 tetap berjalan atau justru mengalami penundaan. Jika kondisi keuangan daerah belum memadai, Pemprov Jambi membuka kemungkinan untuk tidak menambah pegawai baru dan hanya memaksimalkan formasi yang sudah ada.
Kondisi ini tentu membuat para pencari kerja di Jambi harus lebih bersabar. Keputusan final baru akan meluncur ke publik setelah proses penghitungan anggaran benar-benar rampung. (Tim)
