Britainaja – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa kabar tegas mengenai penggunaan anggaran negara. Ia memastikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan belanja motor listrik lagi pada tahun 2026.
Langkah ini diambil setelah pengadaan 21.000 unit motor listrik berlogo BGN pada periode sebelumnya menuai perhatian publik. Purbaya menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut menggunakan anggaran tahun 2025, bukan tahun berjalan.
Respons Cepat Menkeu: Langsung Potong Anggaran
Purbaya mengaku baru mengetahui detail anggaran pembelian motor seharga Rp 42 juta per unit tersebut belakangan ini. Begitu mendapat laporan, ia segera mengambil tindakan tegas untuk menjaga efisiensi keuangan negara.
“Begitu tahu, saya langsung potong anggarannya,” ujar Purbaya dengan tegas saat memberikan keterangan di Istana Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Ia menambahkan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memastikan anggaran tepat sasaran. Purbaya juga meminta pihak terkait untuk mengonfirmasi status pembayaran unit yang sudah terlanjur dipesan tahun lalu kepada Ketua BGN.
“Kami pastikan tahun ini tidak ada anggaran serupa. Pengadaan yang kemarin itu menggunakan dana tahun lalu dan kemungkinan besar sudah selesai pembayarannya,” imbuhnya.
Awal Mula Viral di Media Sosial
Isu kendaraan operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini pertama kali mencuat setelah sebuah video viral di TikTok. Akun @NOVIR007 mengunggah rekaman puluhan motor listrik berlogo BGN dan menyebut ada sekitar 70.000 unit yang akan beroperasi di wilayah Jawa Barat.
Kabar ini sempat memicu pertanyaan netizen mengenai urgensi dan transparansi pengadaan kendaraan tersebut di tengah pelaksanaan program gizi masyarakat.
Fungsi Motor untuk Operasional Gizi
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengonfirmasi bahwa motor-motor tersebut merupakan kendaraan operasional. Pemerintah memfasilitasi para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kendaraan ini guna mendukung kelancaran distribusi dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis di lapangan.
Meskipun pengadaan tahun lalu tetap berjalan, komitmen Menkeu Purbaya untuk menutup keran anggaran di tahun 2026 menunjukkan upaya pemerintah dalam memperketat pengawasan aliran dana publik agar lebih transparan dan bermanfaat langsung bagi rakyat. (Tim)
