Britainaja – Mabes Polri berhasil mematahkan teori konspirasi dan spekulasi liar yang beredar di masyarakat terkait lumpuhnya sistem kelistrikan di Pulau Sumatra. Melalui penyelidikan ilmiah yang mendalam, pihak kepolisian memastikan bahwa pemadaman listrik massal (blackout) sejak Jumat malam lalu murni karena faktor alam, bukan akibat tindakan kriminal atau sabotase.
Tim gabungan dari Dittipidter Bareskrim Polri, Dittipidum Bareskrim Polri, bersama tim ahli PT PLN (Persero) telah memeriksa tempat kejadian perkara (TKP) secara menyeluruh untuk mendapatkan fakta hukum yang akurat.
“Sampai saat ini, kami dapat memastikan bahwa tidak ada indikasi sabotase atau unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout ini,” ujar Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin, dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Kronologi Teknis: Detik-detik Putusnya Kabel Transmisi di Jambi
Irjen Nunung Syaifuddin menjelaskan bahwa cuaca buruk menjadi aktor utama yang mengganggu sistem transmisi hingga keluar dari jaringan interkoneksi kelistrikan Sumatra. Meskipun demikian, Polri berkomitmen untuk terus mendalami kasus ini agar tidak ada detail sekecil apa pun yang terlewat.
Petugas di lapangan berhasil menemukan titik krusial yang menjadi hulu masalah, yaitu di sekitar tower transmisi Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Di lokasi tersebut, angin kencang dan cuaca ekstrem memutus kabel transmisi utama secara fisik.
Putusnya kabel ini langsung mengguncang jaringan interkoneksi, sehingga memicu ketidakstabilan frekuensi dan lonjakan tegangan listrik yang fatal. Akibatnya, pembangkit listrik di berbagai wilayah mati secara berantai (trip) dan memicu pemadaman total di lima provinsi.
Warga di sekitar lokasi kejadian juga memperkuat temuan ini. Mereka mengaku mendengar suara ledakan keras dari arah tower transmisi sesaat sebelum aliran listrik padam total. Saat ini, aparat kepolisian tetap bersiaga di lapangan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Menko AHY Tuntut PLN Jamin Hak Dasar Publik
Lumpuhnya urat nadi perekonomian akibat blackout ini memicu perhatian serius dari pemerintah pusat. Dampak pemadaman memang sangat luas, mulai dari Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, hingga Aceh. Bahkan di Aceh, warga harus mengalami pemadaman ekstrem selama lebih dari 10 jam.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), langsung bergerak cepat dengan meminta manajemen puncak PT PLN (Persero) melakukan investigasi transparan dan menyeluruh.
Menko AHY menegaskan bahwa pasokan listrik merupakan hak pelayanan publik yang paling mendasar bagi masyarakat, sehingga pemeliharaan infrastrukturnya tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat.
“Kita tahu ada blackout di beberapa wilayah Sumatra. Kita harus memastikan pelayanan publik yang paling mendasar, termasuk listrik ini, selalu tersedia untuk masyarakat,” tegas AHY usai menghadiri Musyawarah Nasional Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Munas Ikastara) di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Langkah cepat dari Bareskrim Polri dan PLN ini menjadi jawaban atas tuntutan transparansi publik, sekaligus fokus utama pemerintah untuk mempercepat pemulihan energi di seluruh wilayah terdampak. (Tim)
