Britainaja – Pernahkah Anda mengajukan bantuan modal usaha ke pemerintah namun menemui penolakan tanpa alasan yang jelas? Atau sebaliknya, Anda melihat pelaku usaha yang sudah mampu tetapi masih menerima bantuan sosial?
Semua hal tersebut bersumber dari satu sistem penilaian terpadu bernama Desil. Memahami sistem ini sangat penting bagi setiap pelaku UMKM. Melalui pemahaman yang benar, Anda bisa mengetahui posisi usaha Anda dalam peta kebijakan nasional.
Apa Itu Desil dan Mengapa Pelaku UMKM Wajib Tahu?
Desil merupakan sistem peringkat kesejahteraan yang membagi seluruh rumah tangga di Indonesia menjadi 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial-ekonomi.
-
Desil 1: Mewakili 10% kelompok masyarakat paling miskin secara nasional.
-
Desil 10: Mewakili 10% kelompok masyarakat paling sejahtera.
Semakin kecil angka desil Anda, semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan bantuan modal dari pemerintah.
Mulai tahun lalu, pemerintah memperbarui basis data ini secara besar-besaran melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Pemerintah mengganti data lama DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menjadi DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). Langkah ini bertujuan untuk menyatukan data dari berbagai kementerian agar penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
Kementerian UMKM kini menggunakan data desil ini sebagai acuan utama seleksi penerima program pemberdayaan, seperti Kartu Usaha Afirmatif yang menyasar pelaku usaha mikro dari kelompok miskin.
Membedakan Desil 1 sampai 5: Siapa Saja Mereka?
Dalam program bantuan modal usaha, pemerintah memberikan perhatian khusus pada Desil 1 hingga Desil 5. Berikut rincian lengkapnya berdasarkan aturan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025:
1. Desil 1 (Sangat Miskin)
Kelompok ini mencakup 10% rumah tangga dengan kondisi ekonomi terbawah. Mereka memegang prioritas utama untuk menerima berbagai bantuan sosial seperti PKH, BPNT (Program Sembako), hingga PBI-JK (BPJS gratis). Pelaku usaha mikro di kelompok ini memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan Kartu Usaha Afirmatif.
2. Desil 2 (Miskin)
Kelompok ini mencakup masyarakat yang berada pada posisi 11–20% terbawah. Mayoritas pengisi Desil 2 merupakan pelaku usaha informal seperti pedagang kecil, pengrajin rumahan, atau petani gurem yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Mereka masih memiliki peluang besar untuk mengakses bantuan modal dan program afirmasi.
3. Desil 3 (Hampir Miskin)
Masyarakat di kelompok ini berada pada posisi 21–30% terbawah. Kelompok Desil 3 merupakan segmen pelaku usaha yang “hampir naik kelas”. Mereka sudah memiliki usaha, namun kondisi keuangannya belum cukup stabil untuk bertahan tanpa jaring pengaman dari pemerintah.
4. Desil 4 (Rentan Miskin)
Kelompok ini menempati posisi 31–40% terbawah secara nasional. Mulai tahun 2026, pemerintah memperketat aturan dengan membatasi Program Sembako (BPNT) hanya sampai Desil 4 agar penyaluran anggaran menjadi lebih efisien.
5. Desil 5 (Menengah Bawah)
Kelompok ini menjadi batas ambang dan mencakup masyarakat di posisi 41–50% terbawah. Sejak awal tahun 2026, masyarakat Desil 5 tidak bisa lagi menerima program PKH maupun BPNT. Bagi pelaku UMKM di posisi ini, jalur bantuan yang lebih tepat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program pelatihan kapasitas usaha.
Catatan Penting: Pemerintah menentukan angka desil bukan hanya berdasarkan penghasilan semata. Penilaian tersebut mengombinasikan berbagai variabel seperti kondisi fisik rumah (lantai, dinding, atap), daya listrik, kepemilikan aset (kendaraan atau tanah), tingkat pendidikan, hingga jumlah tanggungan dalam keluarga.
Cara Cek Posisi Desil UMKM Anda secara Mandiri
Walaupun angka desil yang spesifik berada di dalam sistem internal DTSEN, Anda bisa memperkirakan posisi Anda melalui status kepesertaan bansos dengan tiga cara mudah berikut:
-
Melalui Situs Resmi Cek Bansos: Buka laman
cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan wilayah domisili dan nama lengkap Anda sesuai KTP. Jika nama Anda muncul sebagai penerima PKH atau BPNT, berarti Anda berada di Desil 1 hingga 4. -
Menggunakan Aplikasi Cek Bansos: Unduh aplikasi resmi “Cek Bansos” milik Kemensos di Google Play Store. Gunakan fitur “Profil Keluarga” untuk melihat daftar bantuan yang mengalir ke anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK).
-
Melalui Kantor Desa/Kelurahan: Anda bisa mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat. Petugas operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial) memiliki akses langsung untuk melihat detail status kerentanan ekonomi Anda dalam sistem DTSEN terbaru.
Menghadapi Data yang Tidak Sesuai? Gunakan Hak Sanggah!
Data Kadin Indonesia menunjukkan sebagian besar dari puluhan juta UMKM di tanah air berada di kelompok Desil 1 hingga 4. Jika Anda merasa usaha Anda sedang terpuruk namun data DTSEN menunjukkan posisi desil yang tinggi, Anda bisa memanfaatkan Hak Sanggah melalui jalur berikut:
-
Fitur Usul-Sanggah di Aplikasi: Manfaatkan menu khusus di aplikasi Cek Bansos untuk mengusulkan diri sendiri jika Anda merasa layak namun belum terdaftar dalam sistem.
-
Musyawarah Desa (Musdes): Ini merupakan jalur formal paling efektif. Laporkan kondisi ekonomi riil Anda kepada perangkat desa agar mereka bisa mengusulkan pemutakhiran data Anda ke sistem SIKS-NG pusat.
Syarat Tambahan Lolos Kartu Usaha Afirmatif
Masuk dalam kelompok Desil 1-4 memang membuka peluang besar. Namun, Kementerian UMKM menetapkan beberapa syarat administrasi tambahan agar Anda bisa lolos seleksi Kartu Usaha Afirmatif:
-
Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha): Dokumen ini wajib untuk membuktikan bahwa Anda merupakan pelaku usaha aktif, bukan sekadar penerima bantuan sosial pasif.
-
Surat Keterangan Usaha (SKU): Pelaku usaha mikro (seperti pedagang keliling) memerlukan SKU dari kelurahan sebagai dokumen pendukung domisili usaha.
-
Lolos Verifikasi Lapangan: Petugas pendamping UMKM atau pihak perbankan akan mendatangi lokasi usaha Anda untuk memastikan usaha tersebut benar-benar berjalan.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah pelaku UMKM di Desil 5 masih bisa mendapatkan bantuan modal usaha?
Pelaku UMKM di Desil 5 tidak bisa lagi menerima bantuan sosial afirmatif seperti Kartu Usaha Afirmatif atau BPNT. Namun, Anda masih memiliki kesempatan besar untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program pelatihan usaha dari pemerintah.
Mengapa modal usaha saya ditolak padahal pendapatan saya sangat kecil?
Pemerintah menilai aspek kesejahteraan secara menyeluruh, bukan hanya penghasilan. Kepemilikan aset seperti sepeda motor, rumah permanen, atau daya listrik yang besar bisa membuat angka desil Anda naik, sehingga Anda tidak lolos kriteria penerima bantuan modal khusus miskin.
Bagaimana cara memperbaiki data desil yang salah?
Anda bisa mengajukan sanggahan melalui fitur “Usul-Sanggah” di aplikasi Cek Bansos Kemensos atau mengikuti Musyawarah Desa (Musdes) di kantor kelurahan setempat untuk memperbarui data ekonomi Anda di sistem SIKS-NG. (Tim)
