Ancaman PHK PPPK Menguat, DPR Minta Aturan Belanja Pegawai Ditunda

Batas belanja pegawai dalam UU HKPD picu kekhawatiran daerah, ribuan PPPK berisiko terdampak jika aturan tetap berlaku tanpa penyesuaian

Pavicon Britainaja.com

- Jurnalis

Jumat, 27 Maret 2026 - 11:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ancaman PHK PPPK Menguat, DPR Minta Aturan Belanja Pegawai Ditunda. ilustrasi Gemini AI

Ancaman PHK PPPK Menguat, DPR Minta Aturan Belanja Pegawai Ditunda. ilustrasi Gemini AI

Britainaja – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai 2027.

Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, meminta pemerintah menunda kebijakan tersebut. Ia menilai banyak pemerintah daerah belum siap dan bisa memangkas kontrak PPPK untuk menekan anggaran.

Saat ini, banyak daerah sudah mengalokasikan lebih dari 40 persen APBD untuk gaji pegawai. Kondisi ini semakin berat karena tekanan fiskal global dan potensi penurunan dana transfer ke daerah.

Baca Juga :  Kabar Gembira! Kemenkeu Buka Lowongan 300 Formasi Bea Cukai untuk Lulusan SMA

Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah menjadi yang paling terdampak. Penambahan tenaga honorer di masa lalu juga memperbesar beban anggaran saat ini.

Giri memperingatkan, tanpa penyesuaian kebijakan, pemda kemungkinan besar akan mengurangi jumlah PPPK, terutama yang berstatus paruh waktu.

Untuk mengatasi masalah ini, ia menawarkan empat opsi:

  • Tetap menjalankan aturan dengan risiko PHK massal
  • Mengurangi gaji dan jam kerja PPPK
  • Menunda aturan melalui revisi atau Perpu (opsi utama)
  • Memindahkan beban gaji ke pemerintah pusat
Baca Juga :  Hari Wellness Indonesia 2025: Komitmen Nasional Dorong Gaya Hidup Sehat

Ia menegaskan penundaan menjadi langkah paling aman agar pemerintah bisa menata ulang sistem kepegawaian tanpa memicu krisis sosial.

Menurutnya, efisiensi anggaran seharusnya memperkuat stabilitas, bukan justru mengancam penghidupan ribuan tenaga PPPK. (Tim)

Berita Terkait

Cara Mudah Buat Akun SSCASN CPNS dan PPPK: Ikuti 6 Langkah Ini
Seleksi CASN 2026 Segera Dibuka! Cek Syarat dan Cara Buat Akun SSCASN BKN
Batas Waktu Diperpanjang! Ini Cara Update Data dan Syarat BSU 2026
Ini 5 Platform Pencari Kerja Terbaik untuk Pekerja Usia Produktif di Era Digital
Cara Cek NIM Online Mahasiswa via PDDikti Kemendikbud Terbaru 2026
Cara Mengaktifkan BPJS PBI JK Yang Tiba-tiba Nonaktif
Cara Praktis Bayar Tilang Elektronik Online Pakai LantasPay Tanpa Ribet
Cara Cek Status Keaktifan BPJS PBI JK Masuk Masa Tenggang dan Solusinya
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 16:15 WIB

Cara Mudah Buat Akun SSCASN CPNS dan PPPK: Ikuti 6 Langkah Ini

Rabu, 18 November 2026 - 12:09 WIB

Seleksi CASN 2026 Segera Dibuka! Cek Syarat dan Cara Buat Akun SSCASN BKN

Senin, 16 November 2026 - 10:06 WIB

Batas Waktu Diperpanjang! Ini Cara Update Data dan Syarat BSU 2026

Minggu, 8 November 2026 - 10:06 WIB

Ini 5 Platform Pencari Kerja Terbaik untuk Pekerja Usia Produktif di Era Digital

Jumat, 6 November 2026 - 14:14 WIB

Cara Cek NIM Online Mahasiswa via PDDikti Kemendikbud Terbaru 2026

Berita Terbaru