Batas Belanja Pegawai 30 Persen, PPPK Terancam Dirumahkan

Batas belanja pegawai 30% APBD dinilai berisiko picu pengurangan tenaga PPPK di daerah

Pavicon Britainaja.com

- Jurnalis

Kamis, 26 Maret 2026 - 17:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktivitas pegawai honorer di kantor pemerintah, Ribuan PPPK terancam PHK massal akibat pembatasan belanja pegawai dalam aturan UU HKPD. (Pojoksatu.id)

Aktivitas pegawai honorer di kantor pemerintah, Ribuan PPPK terancam PHK massal akibat pembatasan belanja pegawai dalam aturan UU HKPD. (Pojoksatu.id)

Britainaja – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai membayangi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah Indonesia. Pemicu utamanya datang dari kebijakan pembatasan belanja pegawai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).

Aturan ini mewajibkan pemerintah daerah menekan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai tahun 2027. Kondisi ini langsung memicu kekhawatiran karena banyak daerah saat ini masih mengalokasikan lebih dari 40 persen anggaran untuk gaji pegawai.

Baca Juga :  Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan Anak, Ancaman Serius Pemicu Stunting

Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, meminta pemerintah menunda penerapan aturan tersebut. Ia menilai kebijakan ini berisiko mendorong pemerintah daerah mengambil langkah cepat, termasuk mengurangi jumlah PPPK untuk menyesuaikan anggaran.

Tekanan fiskal daerah juga semakin berat. Fluktuasi ekonomi global dan potensi penurunan dana transfer pusat membuat kemampuan keuangan daerah makin terbatas, terutama di wilayah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil.

Baca Juga :  Fenomena Hari Tanpa Bayangan Terjadi Pekan Ini, Catat Jadwalnya!

Dalam situasi ini, PPPK menjadi kelompok paling rentan. Status kerja berbasis kontrak membuat mereka lebih mudah terdampak kebijakan efisiensi dibanding ASN tetap.

Jika tidak ada penyesuaian kebijakan, gelombang PHK massal di sektor publik bisa terjadi. DPR pun mendesak pemerintah segera mengevaluasi aturan tersebut agar tidak memicu krisis tenaga kerja, khususnya di daerah dengan anggaran terbatas. (Tim)

Berita Terkait

Cara Mudah Buat Akun SSCASN CPNS dan PPPK: Ikuti 6 Langkah Ini
Seleksi CASN 2026 Segera Dibuka! Cek Syarat dan Cara Buat Akun SSCASN BKN
Batas Waktu Diperpanjang! Ini Cara Update Data dan Syarat BSU 2026
Ini 5 Platform Pencari Kerja Terbaik untuk Pekerja Usia Produktif di Era Digital
Cara Cek NIM Online Mahasiswa via PDDikti Kemendikbud Terbaru 2026
Cara Mengaktifkan BPJS PBI JK Yang Tiba-tiba Nonaktif
Cara Praktis Bayar Tilang Elektronik Online Pakai LantasPay Tanpa Ribet
Cara Cek Status Keaktifan BPJS PBI JK Masuk Masa Tenggang dan Solusinya
Berita ini 244 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 16:15 WIB

Cara Mudah Buat Akun SSCASN CPNS dan PPPK: Ikuti 6 Langkah Ini

Rabu, 18 November 2026 - 12:09 WIB

Seleksi CASN 2026 Segera Dibuka! Cek Syarat dan Cara Buat Akun SSCASN BKN

Senin, 16 November 2026 - 10:06 WIB

Batas Waktu Diperpanjang! Ini Cara Update Data dan Syarat BSU 2026

Minggu, 8 November 2026 - 10:06 WIB

Ini 5 Platform Pencari Kerja Terbaik untuk Pekerja Usia Produktif di Era Digital

Jumat, 6 November 2026 - 14:14 WIB

Cara Cek NIM Online Mahasiswa via PDDikti Kemendikbud Terbaru 2026

Berita Terbaru

Finansial

Cara Aman Mulai Main Saham untuk Pemula Tanpa Asal Ikut

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:14 WIB

Ilustrasi - Pemanfaatan AI untuk bisnis kecil. (Foto: AI)

Tech & Game

10 Cara Bisnis Kecil Memanfaatkan AI untuk Meningkatkan Keuntungan

Kamis, 19 Nov 2026 - 14:11 WIB

Ilustrasi - Cara Praktis Mengecilkan Foto JPG di Canva. (Foto: AI)

Tech & Game

Cara Praktis Mengecilkan Foto JPG Jadi 200KB di Canva

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:10 WIB

Ilustrasi - Cara Menaikkan Trombosit dengan Cepat. (Foto: AI)

Health

7 Cara Alami Menaikkan Trombosit dengan Cepat dan Aman

Kamis, 19 Nov 2026 - 10:05 WIB