Britainaja – Penataan tenaga non-ASN di Indonesia memasuki babak baru dengan hadirnya konsep Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Skema ini menjadi jembatan bagi tenaga honorer agar tetap memiliki status legal di lingkungan pemerintahan tanpa membebani anggaran secara drastis. Pertanyaan yang paling sering muncul di benak para pelamar adalah bagaimana sebenarnya cara menghitung gaji mereka setiap bulannya?
Pemerintah melalui aturan terbaru menegaskan bahwa besaran penghasilan PPPK Paruh Waktu akan sangat bergantung pada upah minimum di masing-masing daerah. Artinya, angka yang di terima seorang pegawai di Jakarta akan berbeda jauh dengan mereka yang bertugas di daerah lain, karena acuannya tetap pada Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku.
Mekanisme Perhitungan Gaji Berdasarkan Jam Kerja
Berbeda dengan pegawai purna waktu (full time) yang bekerja selama 40 jam seminggu, PPPK Paruh Waktu memiliki durasi kerja yang lebih fleksibel. Rumus sederhananya adalah membagi standar upah minimum daerah dengan total jam kerja standar, kemudian di kalikan dengan durasi kerja yang di sepakati dalam kontrak.
Misalnya, jika seorang PPPK Paruh Waktu di sebuah kabupaten dengan UMK Rp3.000.000 hanya bekerja selama 4 jam sehari (atau sekitar 20 jam seminggu), maka estimasi upah yang di terima akan proporsional dengan waktu tersebut. Model ini memberikan peluang bagi individu untuk memiliki pekerjaan sampingan di luar instansi pemerintah guna menambah pemasukan mereka.
Komponen Pengupahan yang Perlu Diketahui
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ada beberapa poin krusial dalam struktur gaji ini:
Besaran Upah: Minimal setara dengan proporsi UMP/UMK setempat.
Jam Kerja: Ditetapkan berdasarkan kesepakatan instansi, biasanya di bawah 35-40 jam per minggu.
Jaminan Sosial: Tetap mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai ketentuan peserta penerima upah.
Dilema dan Peluang PPPK Paruh Waktu
Kebijakan ini merupakan solusi tengah dari pemerintah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja massal bagi tenaga honorer. Dari kacamata ekonomi, PPPK Paruh Waktu memberikan kepastian hukum dan perlindungan sosial yang selama ini jarang dinikmati tenaga kontrak lepas. Anda kini memiliki status “Aparatur Sipil Negara” meskipun dengan jam kerja yang lebih singkat.
Namun, tantangan bagi para pegawai adalah manajemen keuangan yang lebih ketat. Karena pendapatan bersifat proporsional terhadap jam kerja, sangat disarankan bagi para PPPK Paruh Waktu untuk tetap produktif di sektor lain. Fleksibilitas ini adalah aset berharga; Anda bisa menjalankan UMKM atau pekerjaan lepas profesional tanpa melanggar kode etik ASN, asalkan tidak bentrok dengan jadwal kedinasan yang telah ditentukan.
Pastikan Anda selalu memeriksa pembaruan UMP/UMK di daerah masing-masing setiap akhir tahun. Kenaikan upah minimum daerah secara otomatis akan menjadi dasar revisi besaran gaji yang Anda terima di tahun anggaran berikutnya. (Tim)
