Britainaja – Pemerintah federal Amerika Serikat resmi mengalami shutdown pada Rabu (1/10/2025) dini hari waktu setempat. Kondisi ini terjadi setelah Partai Republik dan Demokrat gagal mencapai kesepakatan terkait rancangan undang-undang pendanaan pemerintah.
Penutupan pemerintahan ini langsung berdampak pada berbagai layanan publik. Beberapa sektor penting tetap beroperasi karena dianggap esensial, namun sebagian besar fasilitas non-esensial terpaksa dihentikan sementara.
Menurut laporan BBC News, sekitar 40 persen dari total pegawai federal atau sekitar 750 ribu orang harus menjalani cuti tanpa gaji. Situasi ini membuat banyak pekerja publik tidak bisa melaksanakan tugasnya, sementara sejumlah layanan masyarakat tertunda.
Staf yang bekerja di sektor vital, seperti keamanan nasional dan layanan darurat, masih tetap bertugas. Namun, mereka tidak akan menerima gaji selama periode penutupan berlangsung hingga pemerintah kembali menyetujui anggaran baru.
Kebuntuan ini berawal dari perbedaan tajam antara Partai Republik yang menguasai Kongres dan Partai Demokrat yang memegang peran penting di Senat. Dalam sistem politik AS, sebuah rancangan undang-undang pendanaan harus disetujui bersama sebelum berlaku sebagai hukum.
Meski Partai Republik mendominasi, mereka tidak memiliki 60 suara mayoritas yang dibutuhkan di Senat. Hal itu memberi Demokrat kekuatan untuk menolak atau menunda persetujuan rancangan anggaran sementara.
Pihak Demokrat menolak kebijakan pemotongan anggaran yang didorong pemerintahan Presiden Donald Trump. Mereka menuntut adanya perpanjangan kredit pajak agar layanan asuransi kesehatan lebih terjangkau, serta menolak pemangkasan dana Medicaid.
Program Medicaid sendiri selama ini digunakan jutaan warga AS, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, Demokrat juga keberatan dengan rencana pemotongan dana lembaga kesehatan pemerintah yang dinilai bisa merugikan rakyat.
Sejak menjabat, Presiden Trump berupaya mengecilkan ukuran birokrasi federal. Kebuntuan anggaran kali ini dianggap membuka peluang baginya untuk kembali mendorong pemangkasan belanja pemerintah.
Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Partai Republik sebenarnya telah meloloskan rancangan undang-undang sementara guna mencegah shutdown. Namun, upaya itu gagal di Senat karena ditolak mayoritas Demokrat.
Tepat pukul 00.01 waktu setempat, penutupan resmi diberlakukan. Peristiwa ini menjadi shutdown pertama dalam hampir tujuh tahun terakhir.
Beberapa layanan vital tetap berjalan, namun dengan keterbatasan. Staf yang masih bekerja harus menunggu hingga ada kesepakatan baru di Kongres untuk kembali mendapatkan hak gaji mereka.
Kebuntuan anggaran kali ini kembali memperlihatkan tajamnya polarisasi politik di Amerika Serikat. Dengan semakin panjangnya daftar tuntutan dari kedua belah pihak, publik kini menanti langkah kompromi yang dapat segera mengakhiri shutdown. (Tim)
