SUNGAI PENUH, Britainaja – Penertiban dan penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh di Pasar Tanjung Bajure mulai memunculkan polemik. Hal ini muncul dari para sejumlah pedagang yang sebelumnya berjualan di trotoar dan bahu jalan tersebut, kini telah di pindahkan ke dalam bangunan pasar Tanjung Bajure.
Para pedagang yang mayoritas mak-mak tersebut menyampaikan rasa ketidakpuasan mereka atas kebijakan tersebut. Dimana para pedagang mengaku tidak terima di relokasi, karena sangat berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan.
Mereka menilai lokasi baru di dalam pasar sepi pengunjung, sehingga aktivitas jual beli tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Kami sudah mencoba bertahan di dalam, tapi pembeli hampir tidak ada. Kondisi ini membuat kami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,” ujar salah seorang pedagang.
Karena mereka merasa terdesak, para pedagang sempat kembali berjualan di lokasi semula di bahu jalan. Namun, upaya tersebut memicu ketegangan. Berdasarkan pengakuan pedagang, mereka mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari oknum juru parkirdi lokasi tersebut yang di duga bertindak arogan ke pedagang.
Pedagang menyebut, dagangan dan payung yang mereka gunakan untuk berjualan di tendang dan di bongkar secara paksa. Tindakan tersebut di nilai tidak mencerminkan pendekatan yang humanis terhadap masyarakat kecil yang tengah berjuang mencari nafkah.
“Kami hanya ingin berjualan seperti biasa, tapi malah di perlakukan seperti itu. Dagangan kami di tendang, payung kami di jatuhkan,” ungkap pedagang lainnya dengan nada kecewa.
Ironisnya, saat ini lokasi yang sebelumnya menjadi tempat mereka berjualan kini justru di alihfungsikan sebagai area parkir kendaraan roda dua. Kondisi ini semakin memperkuat rasa ketidakadilan di kalangan pedagang.
Para pedagang juga menyoroti adanya perlakuan yang di anggap tebang pilih. Mereka mengaku masih ada pedagang lain di sisi berbeda yang di perbolehkan berjualan di bahu jalan, bahkan aktivitas parkir tetap di izinkan di kawasan tersebut.
“Kami merasa di anaktirikan. Kenapa ada yang boleh berjualan, sementara kami tidak? Ini jelas tidak adil,” keluh salah seorang pedagang.
Merasa tidak mendapatkan keadilan, para pedagang kemudian mendatangi kantor DPRD Kota Sungai Penuh untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam pertemuan tersebut, pedagang meminta perlindungan serta meminta DPRD untuk memperjuangkan agar mereka bisa kembali berjualan di lokasi semula atau setidaknya mendapatkan solusi yang layak.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh, Indra Apdi Saputra, menegaskan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang di sampaikan dan segera menindaklanjutinya.
“Pada prinsipnya, kami menerima dan menampung aspirasi ini. Selanjutnya akan kami bahas bersama pemerintah kota agar ada solusi yang adil dan bijaksana,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD akan memanggil dinas teknis terkait guna membahas rencana relokasi secara komprehensif, termasuk memastikan kebijakan yang di ambil tidak merugikan para pedagang kecil.
Komisi II juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan pedagang, agar setiap kebijakan dapat di terima dan berjalan tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat.
Usai pertemuan, Komisi II DPRD langsung meninjau Pasar Tanjung Bajure untuk melihat kondisi lapangan sekaligus mendengar aspirasi pedagang secara langsung. Kehadiran wakil rakyat tersebut di sambut oleh para pedagang yang berharap adanya keadilan dan solusi nyata dari pemerintah.
Peninjauan ini di harapkan dapat menjadi langkah awal dalam mencari jalan keluar atas polemik yang terjadi, sekaligus memastikan kebijakan penataan pasar tidak merugikan masyarakat kecil.
DPRD berharap, melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pedagang, penataan pasar dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Hingga saat ini, persoalan relokasi pedagang Pasar Tanjung Bajure masih menjadi perhatian publik. Para pedagang berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah bijak agar aktivitas ekonomi mereka dapat kembali berjalan normal tanpa adanya tekanan maupun perlakuan yang tidak semestinya. (Tim)
