Britainaja, Jakarta – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab terhadap pembayaran utangnya. Namun, di sisi lain, proses penyelidikan hukum yang di lakukan KPK terhadap pengadaan proyek ini dipastikan tidak terpengaruh.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menuturkan bahwa lembaganya tetap bergerak sesuai mandat, yakni memastikan proses pengadaan dalam proyek tersebut bebas dari praktik korupsi. Ia menekankan bahwa penyelidikan di arahkan untuk menemukan apakah terdapat peristiwa pidana dan potensi kerugian negara.
“KPK fokus pada proses hukum, khususnya terkait pengadaannya. Dalam penyelidikan ini, tentu kami bertujuan untuk mengungkap dugaan tindak pidananya,” ujar Budi di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Budi menambahkan, pernyataan Presiden Prabowo terkait komitmen pemerintah membayar utang proyek tidak memengaruhi langkah KPK. Menurutnya, lembaga antirasuah selalu bekerja secara independen dan objektif.
“KPK tetap independen. Upaya pemberantasan korupsi pada dasarnya mendukung agenda pembangunan pemerintah. Korupsi justru menghambat program-program negara karena berdampak langsung pada efektivitas penggunaan anggaran,” lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama dalam penyelidikan proyek besar seperti kereta cepat Whoosh. Mengingat proyek ini menggunakan dana publik, KPK ingin memastikan setiap alokasi anggaran dapat di pertanggungjawabkan.
“Langkah-langkah penyelidikan yang di lakukan KPK merupakan bentuk dukungan agar dana publik digunakan secara tepat dan tidak di salahgunakan,” tegas Budi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah siap menanggung pembayaran utang proyek kereta cepat tersebut. Prabowo menyebut bahwa pembayaran dapat di lakukan secara bertahap menggunakan anggaran negara.
“Pokoknya enggak ada masalah. Kita bayar mungkin sekitar Rp1,2 triliun per tahun,” kata Presiden saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11).
Meski demikian, hingga kini KPK belum membeberkan perkembangan detail penyelidikan, termasuk pihak-pihak yang telah di mintai keterangan. Budi menyatakan bahwa seluruh proses tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian, untuk memastikan penyelidikan berjalan komprehensif dan tidak tergesa-gesa.
Proyek kereta cepat yang bekerja sama dengan konsorsium Tiongkok ini memang sejak awal menuai sorotan, mulai dari pembengkakan anggaran hingga beban biaya operasional dan pemeliharaan. Pengawasan ketat di nilai penting agar pembiayaannya tidak menjadi tekanan jangka panjang bagi perekonomian negara.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus bekerja secara profesional dalam menangani kasus dugaan penyimpangan proyek kereta cepat Whoosh. Publik kini menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut, termasuk identifikasi pihak yang bertanggung jawab apabila di temukan unsur pidana dalam proses pengadaannya. (Tim)
