JAMBI, Britainaja – Bagi Anda yang ingin mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), kabar terbaru mengenai seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 di Provinsi Jambi wajib menjadi perhatian.
Guna mengisi kekosongan posisi akibat pensiun dan meningkatkan kualitas layanan publik, sejumlah pemerintah daerah telah mengambil langkah strategis dengan mengajukan usulan formasi ke pemerintah pusat.
Namun, tidak semua kabupaten dan kota di Provinsi Jambi membuka lowongan pada tahun anggaran ini. Kondisi keuangan daerah dan fokus penyelesaian tenaga honorer menjadi alasan utama beberapa wilayah memilih absen.
Berikut rincian lengkap situasi pengusulan formasi CPNS 2026 pada 12 jajaran pemerintah daerah di Jambi:
Daerah Resmi Mengajukan Formasi
1. Kota Jambi (Resmi Mengajukan)
Pemerintah Kota Jambi bergerak cepat dengan mengajukan usulan 330 formasi CPNS melalui aplikasi e-formasi. Kepala BKPSDMD Kota Jambi, Liyusman, menjelaskan bahwa pihaknya kini menunggu keputusan final dari Kemenpan RB terkait kuota resmi. Pada seleksi tahun ini, Pemkot Jambi mengalihkan fokus sepenuhnya untuk mengisi jabatan teknis serta administratif yang kosong, sehingga mereka tidak membuka lowongan untuk posisi guru.
2. Kabupaten Tebo (Resmi Mengajukan)
Pemerintah Kabupaten Tebo juga telah menuntaskan pengiriman berkas usulan sebelum batas waktu penutupan sistem e-formasi. Langkah ini mencakup pengajuan ratusan posisi strategis yang terbagi ke dalam sektor tenaga pendidik (guru), tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis administrasi. Saat ini, Pemkab Tebo tinggal menunggu persetujuan dan ketetapan kuota dari pemerintah pusat.
Daerah yang Memilih Absen (Tidak Mengajukan)
3. Kabupaten Muaro Jambi (Tidak Mengajukan)
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memutuskan untuk tidak membuka lowongan CPNS 2026. Melalui hasil evaluasi internal, Pemkab melihat beban anggaran belanja pegawai masih tergolong tinggi. Sebagai solusi, pemerintah daerah memilih fokus menata aparatur yang ada dan mempercepat pengangkatan tenaga honorer lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
4. Kabupaten Bungo (Tidak Mengajukan)
Pihak BKPSDM Bungo memastikan wilayahnya absen dari seleksi CPNS tahun ini. Saat ini, porsi belanja pegawai di Kabupaten Bungo telah menyedot angka sekitar 37 persen dari APBD. Karena angka tersebut melampaui ambang batas aman yang ditetapkan oleh pusat, keuangan daerah tidak mampu menampung penambahan ASN baru dari jalur umum.
5. Pemerintah Provinsi Jambi (Tidak Mengajukan)
Pemerintah Provinsi Jambi mengambil kebijakan serupa dengan belum menetapkan kebutuhan formasi CPNS 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi menegaskan bahwa jajarannya menaruh prioritas utama pada penyelesaian status hukum tenaga honorer. Pemprov Jambi mengarahkan sisa kapasitas anggaran untuk menyerap pegawai non-ASN tersebut ke dalam formasi PPPK.
Daerah yang Belum Memberikan Pengumuman Resmi
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Hingga detik ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum mengeluarkan rilis resmi terkait seleksi. Sistem e-formasi nasional belum menunjukkan adanya publikasi kuota ataupun rincian jabatan dari wilayah ini.
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga belum membagikan kabar mengenai pengusulan formasi. Halaman resmi BKPSDM setempat terpantau masih menampilkan data seleksi CASN periode sebelumnya.
8. Kabupaten Batanghari
Pemerintah Kabupaten Batanghari memilih untuk belum memberikan pernyataan terbuka. Masyarakat masih menunggu kejelasan mengenai ada tidaknya posisi yang mereka ajukan ke pusat.
9. Kabupaten Merangin
BKPSDM Merangin terpantau belum mempublikasikan rincian apa pun. Publik belum bisa mengakses jenis jabatan maupun rencana rekrutmen untuk tahun anggaran 2026.
10. Kabupaten Sarolangun
Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum mengumumkan pembukaan formasi baru. Aktivitas kepegawaian di daerah ini terpantau masih fokus merampungkan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS Golongan III dari hasil seleksi periode lalu.
11. Kota Sungai Penuh
Pemerintah Kota Sungai Penuh masih menyimpan rapat informasi mengenai pengajuan e-formasi nasional. Pihak berwenang belum menyebarluaskan detail formasi ke tengah masyarakat.
12. Kabupaten Kerinci
Pemerintah Kabupaten Kerinci melengkapi daftar daerah yang belum memberikan kepastian. Sampai sekarang, belum ada angka ataupun jenis formasi yang bocor ke publik terkait usulan ke pemerintah pusat.
Tips untuk Calon Pelamar:
Seluruh usulan dari daerah ini bersifat prasyarat awal dan memerlukan validasi final dari Kementerian PAN-RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Oleh karena itu, Anda sebaiknya memantau kanal informasi resmi masing-masing daerah secara berkala untuk mendapatkan pembaruan valid. Siapkan dokumen dan kompetensi Anda sejak dini agar siap bersaing saat pendaftaran resmi dibuka! (Tim)
