KERINCI, Britainaja – Memasuki dua tahun masa jabatan, enam anggota DPRD Provinsi Jambi dari daerah pemilihan (Dapil) Kerinci dan Sungai Penuh memicu gelombang kritik tajam dari konstituennya.
Masyarakat kini terang-terangan meragukan keseriusan para wakil rakyat tersebut dalam mengawal pembangunan daerah dan menyuarakan aspirasi publik.
Enam figur yang masuk dalam sorotan masyarakat yakni:
- Afuan Yuza Putra (PAN)
- Rucita Arfiansa (PDI Perjuangan)
- Edminuddin (Gerindra)
- Arwiyanto (PKB)
- Darmaiyansah (Demokrat)
- Amrizal (Golkar)
Masyarakat mengeluhkan minimnya kehadiran para legislator ini di lapangan. Bahkan, banyak warga yang membiarkan fakta bahwa mereka sama sekali tidak mengenali nama wakilnya sendiri di gedung dewan.
Amin, seorang warga lokal, menyampaikan rasa kecewanya terhadap pola komunikasi para wakil rakyat yang terputus pascapemilu.
“Kami belum merasakan dampak langsung keberadaan anggota DPRD Provinsi Jambi asal Kerinci-Sungai Penuh. Mereka hanya rajin menyapa warga saat berburu suara menjelang pemilu. Begitu menang, mereka mendadak menghilang,” tegas Amin.
Ia menegaskan, warga tidak meminta mereka hadir setiap hari. Namun, masyarakat menuntut tindakan nyata dalam mengatasi persoalan krusial daerah, mulai dari percepatan infrastruktur, perbaikan layanan kesehatan, penguatan sektor pertanian, hingga kebangkitan ekonomi lokal.
Pengamat politik daerah, Yudi, mengaminkan rendahnya tingkat pengenalan publik terhadap figur-figur tersebut. Ia menilai anggota dewan periode ini tampil kurang responsif jika membandingkannya dengan periode sebelumnya.
Yudi mencatat tiga poin kunci terkait kondisi ini:
- Popularitas Rendah: Generasi muda dan kelompok pelajar bahkan sama sekali tidak mengetahui siapa wakil rakyat yang mewakili daerah mereka.
- Mundurnya Aksesibilitas: Anggota legislatif periode lalu jauh lebih terbuka membuka ruang dialog dan mudah diakses warga.
- Risiko Sanksi Politik: Tanpa perbaikan strategi komunikasi dan kerja nyata, para incumbent berpotensi kehilangan kepercayaan pemilih pada pemilu mendatang.
Kendati banyak tugas legislatif yang berjalan dalam ruang rapat komisi atau pembahasan APBD, masyarakat tetap menuntut transparansi. Para anggota dewan memiliki peluang besar untuk memanfaatkan media sosial, forum reses, maupun media massa guna menyampaikan laporan kinerja secara berkala kepada konstituen.
Kini masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh menanti aksi nyata, bukan sekadar janji-janji manis. Momen kritik ini mestinya menjadi pemicu bagi para legislator untuk kembali turun ke akar rumput demi menunaikan amanah rakyat. (Tim)
