JAMBI, Britainaja – Munculnya pemberitaan yang menarasikan adanya hubungan kurang harmonis antara Bupati Kerinci Monadi, S.Sos, M.Si dan Wakil Bupati Kerinci H. Murison, S.Pd, S.Sos, M.Si dinilai perlu disikapi secara bijak dan tidak terburu-buru menyimpulkan kondisi internal pemerintahan hanya berdasarkan aktivitas keduanya yang pada waktu tertentu berlangsung secara terpisah.
Pakar politik dan ilmu pemerintahan Universitas Jambi, Citra Darminto, S.IP, M.MP, menilai, perbedaan agenda kehadiran dalam kegiatan pemerintahan tidak serta-merta dapat dijadikan indikator bahwa hubungan Bupati dan Wakil Bupati sedang tidak harmonis.
“Dalam pemerintahan, Bupati dan Wakil Bupati memang memiliki tugas, kewenangan dan agenda masing-masing. Tidak setiap kegiatan harus selalu dihadiri secara bersamaan. Yang jauh lebih penting adalah apakah roda pemerintahan berjalan, program pembangunan terlaksana dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujar Citra Darminto.
Menurutnya, kondisi riil di Kabupaten Kerinci justru memperlihatkan bahwa pemerintahan Monadi-Murison sedang berupaya membangun pemerataan pembangunan di tengah situasi efisiensi anggaran secara nasional.
Pembangunan, kata dia, tidak semestinya dilihat hanya dari satu wilayah. Pemerintah Kabupaten Kerinci saat ini dituntut mampu memperhitungkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, baik Kerinci bagian mudik, tengah maupun hilir.
“Kalau kita melihat pembangunan secara objektif, yang harus dinilai adalah pemerataan dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat. Jangan sampai karena Bupati berada di satu wilayah dan Wakil Bupati berada di wilayah lainnya kemudian langsung disimpulkan sebagai konflik. Justru pembagian agenda dapat menjadi bagian dari upaya menjangkau masyarakat secara lebih luas,” katanya.
Jangan Sampai Opini Politik Mengalahkan Fakta Lapangan
Citra Darminto juga mengingatkan agar pemberitaan mengenai pemerintahan daerah tidak terjebak pada narasi yang berpotensi menimbulkan persepsi konflik antara dua pemimpin yang sedang menjalankan mandat masyarakat.
Menurutnya, masyarakat juga perlu memahami bahwa dalam dinamika politik, selalu ada kemungkinan munculnya pihak-pihak atau kelompok tertentu yang berusaha membangun propaganda maupun isu untuk menciptakan kesan seolah-olah hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati tidak berjalan harmonis.
“Yang harus dipahami masyarakat, tidak semua informasi atau opini yang beredar menggambarkan kondisi sebenarnya di internal pemerintahan. Ada banyak dinamika dan komunikasi yang tidak selalu diketahui publik. Karena itu, jangan sampai masyarakat langsung percaya pada narasi yang menggambarkan seolah-olah Bupati dan Wakil Bupati sedang tidak harmonis, sementara pihak yang menyampaikan narasi tersebut sendiri belum tentu mengetahui kondisi sebenarnya,” ujar Citra Darminto.
Ia menilai, upaya membangun persepsi mengenai keretakan hubungan kepala daerah tanpa didukung fakta yang kuat justru dapat merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Kalau memang ada persoalan, tentu harus dibuktikan dengan fakta, bukan dibangun melalui asumsi, potongan peristiwa atau opini yang kemudian digiring menjadi sebuah kesimpulan. Kita harus hati-hati, karena propaganda politik dapat membentuk persepsi publik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Menurutnya, pemberitaan mengenai dugaan ketidakharmonisan Bupati dan Wakil Bupati seharusnya memiliki dasar yang kuat, terutama apabila menyangkut isu strategis seperti perbedaan kepentingan, kebijakan birokrasi maupun hubungan personal kedua kepala daerah..
“Kalau tidak ada pernyataan resmi dari Bupati maupun Wakil Bupati yang menyatakan mereka berselisih, jangan kemudian agenda yang berbeda ditafsirkan sebagai konflik. Pemerintah harus diberi ruang untuk bekerja, sementara media tetap menjalankan fungsi kontrolnya secara profesional,” ujarnya.
Pemberitaan yang menonjolkan dugaan keretakan tanpa konfirmasi langsung dari kedua pihak, menurutnya, berpotensi membuat masyarakat menerima sebuah kesimpulan sebelum mengetahui fakta sebenarnya.
Dalam pemberitaan yang menjadi sorotan tersebut, pihak Bupati dan Wakil Bupati juga disebut belum memberikan pernyataan resmi terkait isu ketidakharmonisan tersebut.
Monadi-Murison Memiliki Modal Politik yang Kuat
Dari sisi politik, Citra Darminto melihat pasangan Monadi-Murison memiliki modal elektoral yang sangat kuat.
Dalam Pilkada Kabupaten Kerinci 2024, pasangan Monadi-Murison memperoleh 72.130 suara atau 47,07 persen suara sah, sekaligus menjadi pasangan dengan perolehan suara tertinggi. Angka tersebut jauh berada di atas pasangan lainnya.
“Secara politik, tentu saja pasangan yang memenangkan Pilkada dengan suara sangat besar memiliki modal politik yang kuat. Kalau kemudian masyarakat melihat kinerja mereka positif dan hubungan keduanya tetap solid, maka secara politik peluang keberlanjutan kepemimpinan itu tentu terbuka,” katanya.
Namun, ia menegaskan bahwa pembicaraan mengenai kemungkinan dua periode masih merupakan dinamika politik dan bukan sesuatu yang sudah menjadi keputusan.
Menurutnya, justru karena modal politik tersebut cukup kuat, berbagai narasi mengenai hubungan keduanya harus dilihat secara kritis.
“Kalau ada pihak-pihak yang secara politik tidak menginginkan keberlanjutan pasangan ini, tentu dinamika seperti itu sangat mungkin terjadi. Tetapi jangan kita menuduh seseorang atau kelompok tertentu tanpa bukti. Yang perlu kita waspadai adalah munculnya opini-opini yang tidak berdasar dan kemudian dipercaya masyarakat sebagai sebuah fakta,” tegasnya.
Keserasian Monadi-Murison Dinilai Bukan Hal Baru
Citra Darminto mengingatkan bahwa hubungan Monadi dan Murison bukan hubungan yang baru terbentuk setelah Pilkada 2024.
Sejak proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci periode 2024-2029, pasangan tersebut telah menghadapi berbagai dinamika politik. Namun, menurutnya, keserasian dan komunikasi keduanya mampu melewati berbagai tekanan politik hingga akhirnya mendapatkan mandat masyarakat.
“Sejak awal pencalonan sudah banyak dinamika. Tetapi pada akhirnya masyarakat Kerinci memberikan kepercayaan kepada Monadi-Murison. Ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat ada pasangan yang dianggap mampu bekerja bersama,” katanya.
Ia menambahkan, hasil Pilkada 2024 menjadi bukti bahwa pasangan tersebut memperoleh dukungan yang sangat signifikan dari masyarakat Kerinci.
Karena itu, menurutnya, hubungan pemerintahan tidak semestinya dinilai hanya berdasarkan seberapa sering Bupati dan Wakil Bupati tampil bersama dalam sebuah agenda.
“Yang harus dilihat adalah hasil kerja. Apakah pelayanan masyarakat berjalan? Apakah pembangunan bergerak? Apakah wilayah-wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian mendapatkan pembangunan? Itu yang harus menjadi ukuran,” jelasnya.
Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi
Citra Darminto juga menyayangkan apabila dinamika politik kemudian digunakan untuk membangun persepsi negatif terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
Ia menilai perubahan yang dirasakan masyarakat dalam pembangunan maupun pelayanan pemerintahan seharusnya menjadi perhatian utama, bukan justru dipenuhi dengan spekulasi mengenai hubungan personal dua pemimpin daerah.
“Kita jangan sampai membuat masyarakat yang tidak mengetahui persoalan sebenarnya menjadi terprovokasi. Kritik terhadap pemerintah tentu diperlukan, tetapi kritik harus berbasis fakta, data dan kepentingan publik,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat Kerinci membutuhkan stabilitas pemerintahan agar agenda pembangunan dapat terus berjalan.
“Jangan sampai kepentingan politik jangka pendek mengorbankan kepentingan pembangunan Kerinci. Bupati dan Wakil Bupati harus diberi kesempatan untuk menyelesaikan mandatnya, dan masyarakatlah yang nantinya menilai hasil kerja mereka,” katanya.
Ia berharap seluruh pihak, termasuk elite politik dan media, ikut menjaga suasana pemerintahan agar tetap kondusif.
“Kerinci ini milik bersama. Mudik, tengah dan hilir semuanya bagian dari Kerinci. Jangan karena perbedaan kepentingan politik kemudian masyarakat dihadapkan pada narasi seolah-olah pemerintah sedang pecah. Kalau memang ada persoalan, sampaikan berdasarkan fakta dan mekanisme yang benar. Jangan membangun opini yang justru dapat memecah masyarakat,” pungkasnya.
Dengan demikian, menurut Citra Darminto, S.IP, M.MP, pakar politik dan ilmu pemerintahan Universitas Jambi, perdebatan mengenai hubungan Monadi-Murison seharusnya dikembalikan kepada fakta di lapangan, sejauh mana pemerintahan berjalan, pembangunan merata dan masyarakat merasakan manfaat dari kepemimpinan keduanya. (Tim)
