Britainaja – Masyarakat kita masih sering memperdebatkan hukum menikahi perempuan yang hamil di luar nikah. Menanggapi fenomena sosial ini, Anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rohmansyah, mengajak semua pihak untuk melihat persoalan ini secara utuh, bijaksana, dan penuh empati.
Lewat tayangan podcast Harmoni Keluarga pada Jumat (5/6/2026), Rohmansyah mengingatkan bahwa kasus seperti ini memerlukan solusi yang menyentuh sisi kemanusiaan, bukan sekadar penghakiman sosial.
“Kasus ini memang banyak terjadi di masyarakat. Kita perlu memahaminya secara hati-hati agar solusi yang kita berikan tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya, melansir laman resmi Muhammadiyah.or.id.
Dua Sudut Pandang Hukum di Indonesia
Dalam khazanah fikih Islam, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai pernikahan perempuan yang sedang mengandung akibat zina. Sebagian ulama mewajibkan perempuan tersebut melahirkan terlebih dahulu sebelum laki-laki bisa menikahinya. Namun, sebagian ulama lain membolehkan akad nikah berlangsung saat kandungan masih ada.
Menurut Rohmansyah, perbedaan ini menunjukkan betapa luwesnya ijtihad dalam Islam untuk merespons dinamika sosial masyarakat.
Di Indonesia sendiri, kita memiliki dua acuan resmi yang mempermudah penyelesaian masalah ini:
1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
KHI memberikan kelonggaran hukum demi menyelamatkan status sosial calon ibu dan anak. Regulasi ini membolehkan laki-laki yang menghamili untuk langsung menikahi perempuan tersebut tanpa harus menunggu proses melahirkan.
2. Majelis Tarjih Muhammadiyah
Melalui buku Tanya Jawab Agama, Muhammadiyah mengambil langkah yang jauh lebih inklusif. Mereka membolehkan perempuan yang hamil di luar nikah untuk menikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain yang beritikad baik untuk bertanggung jawab. Pendekatan ini murni mengutamakan kemaslahatan dan masa depan keluarga baru tersebut tanpa mengabaikan prinsip syariat.
Anak Tidak Berdosa: Ayah Biologis Wajib Penuhi Haknya
Satu hal yang paling krusial dalam diskusi ini adalah nasib anak yang akan lahir. Rohmansyah menegaskan dengan sangat humanis bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar nikah sama sekali tidak memikul dosa orang tuanya.
“Anak tidak berdosa. Yang melakukan kesalahan adalah orang tuanya. Karena itu, semua pihak wajib memenuhi dan melindungi hak-hak anak tersebut,” tegas Rohmansyah.
Meskipun hukum fikih memiliki aturan ketat terkait hubungan nasab (garis keturunan) yang bergantung pada usia pernikahan, hal tersebut tidak menghapus sisi kemanusiaan seorang ayah. Rohmansyah mengingatkan para ayah biologis untuk tidak lepas tangan. Ayah biologis tetap mengemban kewajiban penuh untuk mencukupi kebutuhan hidup sang anak, meliputi:
-
Nafkah sehari-hari
-
Pendidikan yang layak
-
Pakaian (sandang) dan makanan (pangan)
-
Tempat tinggal yang aman
“Ayah tidak boleh mengabaikan kewajiban ini hanya karena alasan kendala hukum terkait nasab,” tambahnya.
Memperkuat Benteng Keluarga Sejak Dini
Pada akhir bincang-bincang, Rohmansyah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memetik pelajaran berharga dari fenomena ini. Langkah terbaik untuk mencegah kasus serupa di masa depan adalah dengan memperkuat pendidikan agama di rumah, meningkatkan pengawasan keluarga, serta membina moral generasi muda secara konsisten.
Mari kita sikapi persoalan kehamilan di luar nikah ini dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Dengan mengedepankan solusi syariat yang solutif, kita bisa menyelamatkan masa depan dan hak-hak anak yang lahir ke dunia ini. (Tim)
