Britainaja – Menutup kalender tahun 2025, Indonesia berhasil mencatatkan rapor ekonomi yang cukup menggembirakan. Angka inflasi sepanjang tahun lalu resmi menyentuh level 2,92 persen secara tahunan (year-to-date). Pencapaian ini di nilai sebagai titik keseimbangan yang ideal, di mana roda ekonomi bergerak tanpa mencekik daya beli masyarakat maupun merugikan para produsen.
Data tersebut di ungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Jakarta, Senin (12/1/2026). Angka 2,92 persen merupakan hasil akumulasi pergerakan harga barang dan jasa yang di pantau sejak Januari hingga Desember 2025.
Pemerintah sendiri telah menetapkan “zona nyaman” inflasi nasional pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen, dengan sasaran tengah di angka 2,5 persen. Tomsi menekankan bahwa berada di koridor ini sangat vital untuk menjaga keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurut pandangannya, jika inflasi merosot di bawah 1,5 persen, kondisi tersebut justru menjadi alarm bahaya bagi sektor hulu. Para petani dan produsen akan menghadapi kenyataan pahit di mana harga jual barang mereka terlalu rendah, yang pada akhirnya memangkas pendapatan jutaan keluarga petani di pelosok negeri.
Namun, pemerintah juga tetap waspada agar angka tersebut tidak menembus batas atas 3,5 persen. Jika lonjakan harga terlalu liar, masyarakat luas akan kesulitan menjangkau kebutuhan pokok karena melemahnya daya beli. Oleh karena itu, kestabilan di angka 2,92 persen ini menjadi bukti nyata bahwa harga-harga di pasar masih dalam kendali yang wajar.
Sisi lain yang patut di cermati adalah pengaruh faktor luar negeri. Windhiarso Ponco Adi Putranto, Direktur Statistik Harga BPS, mengingatkan bahwa fluktuasi harga di Indonesia tidak berdiri sendiri. Dinamika ekonomi global masih memberikan tekanan yang cukup terasa terhadap pergerakan harga barang dan jasa di dalam negeri sepanjang tahun lalu.
Tantangan Menjaga Stabilitas di Tahun 2026
Melihat capaian 2,92 persen, Indonesia sejatinya memiliki modal kuat untuk melangkah di tahun 2026. Namun, tantangan ke depan tidak bisa dianggap enteng. Harga komoditas pangan dan energi dunia yang masih volatil sewaktu-waktu bisa mengerek naik biaya logistik dan produksi domestik.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus tetap di perkuat. Kunci utamanya terletak pada kelancaran rantai pasok dan ketersediaan stok pangan di berbagai wilayah. Jika distribusi lancar, ketimpangan harga antar-daerah bisa di minimalisir, sehingga angka inflasi yang sehat ini tetap terjaga demi kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan usaha para petani kita.
Tips bagi masyarakat: Di tengah inflasi yang terjaga, tetaplah bijak dalam mengatur keuangan rumah tangga. Memprioritaskan belanja produk lokal bisa membantu memperkuat ekonomi dalam negeri sekaligus mendukung para produsen lokal tetap berdaya saing di pasar domestik. (Tim)
