BATAM, Britainaja – Berkat kerja keras yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam membenahi sektor pelayanan public akhirnya membuah hasil finansial yang nyata.
Pemerintah pusat memberikan apresiasi dengan mengucurkan dana insentif fiskal sebesar Rp1,5 miliar untuk Kota Sungai Penuh, hal ini karena berkat keberhasilan mereka menggenjot kualitas dan jangkauan layanan pendidikan.
Oleh karena itu, pemerintah pusat menyerahkan suntikan dana segar ini bersamaan dengan penganugerahan predikat Terbaik II Kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan Regional Sumatera Tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung kepada Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H. Acara resmi besutan Kementerian Dalam Negeri RI ini berlangsung di Hotel Radisson Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, mengapresiasi langsung keberhasilan Wali Kota Alfin dalam mengamankan dana insentif fiskal tersebut. Mendagri menegaskan bahwa pengucuran insentif ini murni berbasis data kinerja, bukan sekadar hadiah formalitas.
“Ini bukan rekayasa, real. Sungai Penuh hebat,” puji Mendagri Tito Karnavian saat memberikan ucapan selamat kepada Wali Kota Alfin.
Pemerintah pusat mengalokasikan insentif fiskal Rp1,5 miliar ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemkot Sungai Penuh memenuhi berbagai kriteria ketat. Penilaian tersebut mencakup pemerataan sebaran guru, peningkatan fasilitas sekolah, penguatan literasi dan numerasi siswa, hingga hadirnya inovasi daerah yang berdampak langsung ke masyarakat.
Wali Kota Alfin menegaskan bahwa dana insentif ini merupakan buah dari komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah dan warga Kota Sungai Penuh.
“Tambahan insentif fiskal dan penghargaan ini milik kita bersama. Capaian ini memicu semangat kami untuk mengelola anggaran secara efektif dan terus memberi pelayanan terbaik bagi warga Kota Sungai Penuh,” tegas Alfin.
Melalui skema insentif fiskal ini, pemerintah pusat mendorong setiap pemerintah daerah agar terus melahirkan program kerja yang efisien, tepat sasaran, serta mampu menggerakkan roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara langsung. (Tim)
