Britainaja – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah kini menghadapi situasi tidak menentu. Banyak di antara mereka berisiko kehilangan pekerjaan meski sudah lolos seleksi resmi. Kondisi ini memicu keresahan besar, terutama di kalangan guru dan tenaga teknis.
Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa sejak awal pemerintah sudah menyesuaikan rekrutmen PPPK dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah. Artinya, pemerintah daerah seharusnya telah menghitung kesiapan fiskal sebelum membuka formasi.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Sejumlah daerah mengalami tekanan anggaran yang cukup berat. Kondisi ini mendorong sebagian pemerintah daerah mengambil langkah sulit, termasuk tidak memperpanjang kontrak PPPK yang masih aktif bekerja.
Status PPPK sebagai pegawai kontrak memang bergantung pada evaluasi berkala. Perpanjangan kontrak ditentukan oleh kinerja dan kebijakan daerah. Meski begitu, banyak PPPK merasa keputusan tidak memperpanjang kontrak sama saja dengan pemutusan kerja, apalagi jika terjadi secara massal.
Situasi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi memicu masalah sosial di berbagai daerah. (Tim)
