Jadwal Usulan Kebutuhan CPNS 2026 dan PPPK Diminta Diperpanjang

Libur panjang dinilai menghambat pengajuan formasi, honorer dorong pemerintah beri tambahan waktu agar peluang pengangkatan ASN lebih maksimal

Pavicon Britainaja.com

- Jurnalis

Rabu, 25 Maret 2026 - 21:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi CPNS. (Foto: Ricardo/JPNN.com)

Ilustrasi CPNS. (Foto: Ricardo/JPNN.com)

Britainaja – Pemerintah di minta memperpanjang jadwal usulan kebutuhan CPNS 2026 dan PPPK agar proses pengajuan formasi berjalan maksimal.

Sekretaris Jenderal FHNK2I Tendik, Herlambang Susanto, menilai batas waktu 31 Maret 2026 terlalu sempit karena bertepatan dengan libur Nyepi dan Lebaran. Ia menegaskan perpanjangan waktu penting agar seluruh instansi, terutama pemerintah daerah, bisa menyusun kebutuhan ASN secara optimal.

Menurutnya, banyak tenaga honorer, PPPK paruh waktu, hingga PPPK yang mengalami penurunan status berharap mendapat kesempatan peningkatan melalui seleksi CPNS 2026 maupun PPPK.

Ia juga mendorong pemerintah daerah kembali mengusulkan formasi, khususnya di wilayah yang masih memiliki banyak tenaga non-ASN, termasuk yang bekerja melalui skema PJLP dan outsourcing.

Baca Juga :  Jadwal Resmi Pendaftaran CPNS 2026 Jalur Umum dan Kedinasan

Herlambang menyoroti ketimpangan kebijakan. Ia mempertanyakan alasan daerah mampu membayar tenaga outsourcing dengan gaji tinggi, tetapi belum memaksimalkan kesejahteraan PPPK. Ia berharap pemerintah pusat menambah dukungan anggaran agar pengangkatan PPPK bisa berjalan lebih luas.

Selain itu, ia mengusulkan agar gaji PPPK di topang APBN sehingga setara dengan PNS dan tidak membebani keuangan daerah.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB melalui Surat Edaran Nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 meminta seluruh instansi menyampaikan usulan kebutuhan ASN 2026 paling lambat 31 Maret 2026 melalui sistem e-formasi.

Baca Juga :  Seleksi PPPK Jalur Khusus Dibuka, SPPI Jadi Prioritas

Dalam aturan tersebut, instansi wajib mempertimbangkan ketersediaan anggaran, prioritas nasional, peta jabatan, serta kebutuhan di sektor pendidikan dan kesehatan. Instansi yang tidak mengajukan usulan hingga batas waktu akan di anggap tidak membuka rekrutmen ASN 2026.

Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang ASN serta sejumlah peraturan pemerintah terkait manajemen PNS dan PPPK, termasuk penyesuaian struktur organisasi kementerian yang memengaruhi kebutuhan ASN di berbagai instansi. (Tim)

Berita Terkait

Cara Mudah Buat Akun SSCASN CPNS dan PPPK: Ikuti 6 Langkah Ini
Seleksi CASN 2026 Segera Dibuka! Cek Syarat dan Cara Buat Akun SSCASN BKN
Batas Waktu Diperpanjang! Ini Cara Update Data dan Syarat BSU 2026
Ini 5 Platform Pencari Kerja Terbaik untuk Pekerja Usia Produktif di Era Digital
Cara Cek NIM Online Mahasiswa via PDDikti Kemendikbud Terbaru 2026
Cara Mengaktifkan BPJS PBI JK Yang Tiba-tiba Nonaktif
Cara Praktis Bayar Tilang Elektronik Online Pakai LantasPay Tanpa Ribet
Cara Cek Status Keaktifan BPJS PBI JK Masuk Masa Tenggang dan Solusinya
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 16:15 WIB

Cara Mudah Buat Akun SSCASN CPNS dan PPPK: Ikuti 6 Langkah Ini

Rabu, 18 November 2026 - 12:09 WIB

Seleksi CASN 2026 Segera Dibuka! Cek Syarat dan Cara Buat Akun SSCASN BKN

Senin, 16 November 2026 - 10:06 WIB

Batas Waktu Diperpanjang! Ini Cara Update Data dan Syarat BSU 2026

Minggu, 8 November 2026 - 10:06 WIB

Ini 5 Platform Pencari Kerja Terbaik untuk Pekerja Usia Produktif di Era Digital

Jumat, 6 November 2026 - 14:14 WIB

Cara Cek NIM Online Mahasiswa via PDDikti Kemendikbud Terbaru 2026

Berita Terbaru