Britainaja – Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Menjelang tahun 2027, Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah menggodok strategi baru.
Mereka melakukan penataan ulang (refocusing) anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar program ini lebih tepat sasaran.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, membagikan rencana besar ini saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/6/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya efisiensi dan peningkatan kualitas program nasional tersebut.
Utamakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan
BGN tidak berjalan sendiri dalam merancang perubahan ini. Lembaga baru tersebut merangkul Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menentukan kelompok mana saja yang paling mendesak menerima bantuan gizi.
Berdasarkan rekomendasi medis dari Kemenkes, intervensi gizi memberikan dampak paling maksimal pada periode emas anak.
“Secara teknis, intervensi kesehatan gizi sebaiknya menyasar usia kandungan hingga 1.000 hari pertama kehidupan. Pada masa inilah volume otak anak berkembang secara maksimal,” jelas Arumsari.
Setelah melewati fase krusial tersebut, pemerintah akan melanjutkan intervensi gizi hingga anak berusia dua tahun, baru kemudian berlanjut ke usia sekolah.
Siswa Mampu Tidak Perlu Masuk Daftar
Perubahan strategi ini otomatis akan memangkas jumlah penerima manfaat yang kurang membutuhkan. Arumsari memberikan contoh sederhana mengenai siswa sekolah menengah atas (SMA) dari kalangan keluarga mapan.
Menurutnya, anak-anak sekolah dari kalangan high class—yang bahkan membawa uang saku harian mencapai Rp100.000 hingga Rp200.000—tentu tidak memerlukan bantuan makanan gratis ini lagi.
“Melalui kebijakan ini, kami memperkirakan jumlah penerima manfaat akan berkurang sekitar 8 juta orang,” tambah Arumsari.
Dengan mencoret kelompok yang sudah mandiri secara ekonomi, BGN bisa menghemat anggaran negara dan mengalokasikannya kepada anak-anak yang benar-benar terancam stunting atau kurang gizi.
Nasib Anggaran Rp270 Triliun
Sebelumnya, Kementerian Keuangan dan Bappenas menetapkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp270,2 triliun untuk tahun 2027. Anggaran fantastis ini awalnya menyasar 81,5 juta penerima manfaat.
Namun, seiring dengan kebijakan efisiensi internal BGN, angka tersebut akan mengalami penyesuaian ke bawah. BGN mengaku masih perlu mematangkan angka pasti efisiensi ini bersama Kemenkes dan Bappenas dalam rapat-rapat kerja mendatang.
Sebagai informasi tambahan, pendanaan program akbar BGN untuk tahun 2027 nanti tetap bersumber dari dua pos besar anggaran negara, yaitu pos anggaran pendidikan dan pos anggaran kesehatan. (Tim)
