Britainaja, Sungai Penuh – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh untuk tahun anggaran 2026 dipastikan akan menghadapi situasi yang sangat menantang. Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan drastis pada alokasi belanja modal. Jika tahun ini belanja modal mencapai Rp 135 miliar, maka pada 2026 jumlahnya diperkirakan menyusut hingga tersisa Rp 44 miliar saja.
Kondisi fiskal yang kian sempit ini menimbulkan kekhawatiran besar. Penurunan anggaran pokok tersebut dikhawatirkan akan memicu efek domino yang merugikan, mulai dari terhambatnya pelayanan publik esensial hingga potensi pemangkasan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut Anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Damrat, merosotnya angka belanja modal ini tidak hanya disebabkan oleh berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Pemicu utama lainnya adalah adanya lonjakan kebutuhan pada belanja pegawai.
Salah satu faktor terbesar yang membebani anggaran adalah kewajiban pembayaran gaji bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya.
“Belanja modal tahun depan hanya tinggal Rp 44 miliar. Ini turun sangat jauh sekali dibandingkan tahun berjalan. Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahkan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk kebutuhan operasional dasar, bahkan sekadar beli kertas saja tidak ada,” tegas Damrat pada Minggu lalu.
Situasi tekanan anggaran yang masif ini otomatis memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Sungai Penuh untuk mengambil langkah penyesuaian yang sulit di berbagai sektor. Salah satu opsi paling krusial yang sedang dipertimbangkan adalah potensi pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
Damrat menjelaskan bahwa saat ini proses pembahasan intensif antara pihak eksekutif dan legislatif masih terus berjalan. Namun, sinyal-sinyal untuk melakukan penghematan anggaran, khususnya melalui TPP, terlihat semakin kuat.
“Saat ini tim sedang melakukan hitung-hitungan yang cermat. Jika pada akhirnya anggaran yang tersedia tidak mencukupi, maka peluang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN akan dikurangi sangat besar,” jelasnya.
Kondisi ini menjadi peringatan keras bagi seluruh birokrasi di Kota Sungai Penuh. Di satu sisi, penurunan drastis belanja modal berarti proyek pembangunan fisik pada 2026 akan sangat minim. Di sisi lain, rencana pemangkasan TPP berisiko besar menurunkan semangat dan motivasi kerja ASN, padahal kebutuhan masyarakat akan layanan publik tidak mungkin dihentikan.
Dengan APBD yang semakin cekak, Pemkot Sungai Penuh berada di persimpangan jalan yang sulit. Pemerintah harus memilih antara menjaga stabilitas fiskal daerah atau mempertahankan tingkat kesejahteraan ASN. Masyarakat kini menanti terobosan dan kreativitas Pemkot dalam mengelola keterbatasan anggaran ini tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan publik. (*)
