Britainaja, Jakarta – Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, mendorong pembentukan tim lintas kementerian untuk menyusun masterplan terpadu pengembangan pariwisata di Raja Ampat. Usulan ini mulai muncul menyusul viralnya kasus tambang nikel yang dianggap merusak ekosistem di kawasan konservasi tersebut.
Dalam pernyataannya pada Selasa, 10 Juni 2025, Widiyanti menegaskan bahwa Raja Ampat merupakan mahakarya alam yang tidak tergantikan dan harus dijaga bersama.
“Per hari ini, pemerintah telah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di wilayah Raja Ampat,” ujarnya melalui video resmi Kemenpar.
Menurutnya, pembentukan tim khusus lintas kementerian dan lembaga ini bertujuan untuk merancang arah pembangunan pariwisata berkualitas yang mengutamakan keberlanjutan. Tiga prinsip utama akan menjadi fondasi masterplan tersebut, yaitu: keterpaduan ekologi, kearifan sosial-budaya, dan skala ekonomi yang inklusif.
Menpar yang akrab disapa Widi, juga mengingatkan bahwa Raja Ampat bukan sekadar destinasi wisata, melainkan merupakan bagian dari UNESCO Global Geopark dan menjadi salah satu destinasi prioritas nasional. Ia bahkan menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk melestarikan kawasan ini.
“Kami menyambut baik langkah pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM,Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini menunjukkan kita satu suara dalam menjaga kawasan yang rentan namun sangat berharga,” kata Widi.
Dari Eksploitasi Tambang Menuju Pariwisata Berkelanjutan
Raja Ampat belakangan menjadi sorotan publik setelah muncul video aktivitas penambangan nikel oleh lima pemegang IUP di wilayah tersebut. Salah satu perusahaan yang terlibat adalah PT GAG Nikel,anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk.
Tingginya tekanan dari masyarakat, pemerhati lingkungan, dan aktivis akhirnya mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas. Empat dari lima IUP resmi dicabut. Keempatnya adalah milik PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Nurham.
Langkah ini di pandang sebagai titik balik atas pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestariannya, terutama di kawasan seperti Raja Ampat yang memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia.
“Mari kita jadikan Raja Ampat ini bukan hanya sekadar tempat yang ingin dikunjungi, melainkan ini merupakan simbol komitmen Indonesia terhadap pariwisata yang berkelanjutan. Sebab, membangun pariwisata bukan hanya soal mendatangkan wisatawan sata, tetapi juga melindungi kehidupan alam dan manusia untuk hari ini dan masa depan,” pungkas Widi.
Langkah Menpar Widi ini menunjukkan arah baru pengelolaan Raja Ampat sebagai destinasi ekowisata unggulan. Fokus pada pelestarian lingkungan dan budaya lokal menjadi kunci agar keindahan alamnya tidak hanya dinikmati generasi sekarang, tetapi juga diwariskan kepada anak cucu bangsa.
Pemerintah kini diharapkan bisa mempercepat penyusunan masterplan serta melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap perencanaan, agar pembangunan yang dilakukan benar-benar berdampak positif bagi semua pihak. (Tim)
