JAKARTA, Britainaja — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan teguran keras kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda). Beliau meminta para kepala daerah untuk menghentikan total perekrutan tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi.
Menurut Tito, alokasi anggaran daerah akan jauh lebih bermanfaat jika pemerintah menggunakannya secara langsung untuk kepentingan masyarakat luas, seperti memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum.
Beban Berat Bagi Anggaran Daerah
Tito menjelaskan bahwa merekrut tenaga honorer tanpa keahlian khusus (non-skill) hanya akan mempersempit ruang gerak fiskal daerah. Alih-alih membawa kemajuan, kebijakan ini justru berisiko menjadi bom waktu yang membebani kepala daerah saat ini maupun pemimpin pada periode berikutnya.
“Kami meminta kepala daerah untuk tidak menarik tenaga honorer lagi, terutama tenaga administrasi yang bukan skill. Kehadiran mereka justru menambah belanja pegawai dan menjadi beban bagi pejabat pengganti nanti,” ujar Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Beliau juga menyoroti fenomena klasik di mana banyak kepala daerah yang kerap memasukkan mantan tim suksesnya sebagai tenaga honorer setelah pilkada usai. Setelah bekerja beberapa tahun, kelompok ini biasanya menuntut pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal inilah yang pada akhirnya membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkuras habis hanya untuk menggaji pegawai.
Pengecualian untuk Guru dan Tenaga Kesehatan
Meski melarang keras perekrutan tenaga administrasi, mantan Kapolri ini tetap memberikan lampu hijau untuk sektor-sektor krusial. Pemerintah pusat tidak mempermasalahkan jika pemda memprioritaskan pengangkatan guru dan tenaga kesehatan (nakes) menjadi PPPK atau PNS. Sebab, kedua profesi tersebut menyentuh langsung pelayanan dasar masyarakat.
Di sisi lain, Tito mendorong para pemimpin daerah untuk mengubah pola pikir dalam mengelola keuangan publik. Beliau ingin melihat APBD mengalir lebih deras ke sektor pembangunan fisik dan sosial yang nyata.
“Sebisa mungkin, gunakan APBD yang ada untuk kepentingan rakyat. Bangun jalan yang rusak, perbaiki gedung sekolah, dan tingkatkan layanan kesehatan, daripada sibuk merekrut pegawai dalam jumlah banyak,” tegas Tito menutup penjelasannya. (Tim)
