Britainaja, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa total utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal pertama 2025 mencapai USD430,4 miliar. Jika dikonversi ke rupiah dengan kurs sekitar Rp16.500 per dolar AS, jumlah ini setara dengan lebih dari Rp7.100 triliun.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa secara tahunan, pertumbuhan ULN Indonesia tercatat sebesar 6,4 persen. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang hanya tumbuh 4,3 persen.
Peningkatan juga terjadi pada ULN sektor pemerintah yang mencapai USD206,9 miliar, naik 7,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada akhir 2024, ULN pemerintah hanya tumbuh sebesar 3,3 persen.
Pertumbuhan ini didorong oleh penarikan pinjaman serta meningkatnya aliran modal asing, khususnya melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar internasional. Menurut BI, tren ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional meski dunia masih diliputi ketidakpastian.
BI menjelaskan bahwa utang luar negeri pemerintah dialokasikan untuk sektor-sektor strategis, seperti layanan kesehatan dan kegiatan sosial (22,4 persen), administrasi pemerintahan, pertahanan, serta jaminan sosial wajib (18,5 persen), dan juga untuk bidang pendidikan (16,5 persen).
Sementara itu, ULN sektor swasta tercatat sebesar USD195,5 miliar. Namun, jumlah ini menunjukkan kontraksi 1,2 persen secara tahunan—sedikit membaik dibandingkan kontraksi 1,6 persen yang tercatat pada triwulan sebelumnya.
ULN swasta masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, serta sektor energi seperti listrik, gas, pertambangan, dan penggalian. Ketiga sektor tersebut menyumbang sekitar 79,6 persen dari total utang luar negeri swasta.
Secara keseluruhan, Bank Indonesia menilai bahwa posisi utang luar negeri Indonesia masih dalam kategori aman. Hal ini terlihat dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada pada level 30,6 persen. Selain itu, komposisi ULN juga sebagian besar berjangka panjang, yakni sebesar 84,7 persen dari total ULN nasional. (Tim)
