Britainaja – Upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok di wilayah terdampak bencana di Sumatra menunjukkan hasil positif pada pengujung Januari 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya koreksi harga yang cukup signifikan di tiga provinsi utama, yakni Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Fenomena ini menandai berakhirnya periode tekanan inflasi tinggi yang sempat membayangi wilayah tersebut selama masa darurat bencana.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa per 23 Januari 2026, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di wilayah-wilayah tersebut mulai menunjukkan angka minus. Sumatra Barat tercatat mengalami penurunan IPH terdalam sebesar 4,47 persen. Penurunan ini terutama dipicu oleh melimpahnya pasokan cabai merah dan bawang di pasar-pasar lokal.
“Komoditas utama yang mendorong penurunan di Sumatra Barat adalah cabai merah, bawang merah, dan bawang putih,” ujar Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Pangan Daerah di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Senada dengan itu, Sumatra Utara mencatatkan penurunan IPH sebesar 3,63 persen yang di dorong oleh normalisasi harga minyak goreng dan cabai. Sementara itu, Aceh yang sempat mencatatkan rekor inflasi tertinggi, kini mencatat IPH minus 1,33 persen seiring stabilnya harga telur ayam ras dan tempe. Penurunan ini menjadi indikator bahwa rantai pasok dari produsen ke konsumen mulai kembali berdenyut pascabencana.
Kendati demikian, catatan merah masih menghiasi wilayah timur. Maluku Utara dan Papua Barat justru mengalami kenaikan harga pada komoditas beras dan daging sapi. Hal ini memperlihatkan adanya tantangan logistik yang belum merata di tingkat nasional. Mendagri Tito Karnavian pun mewanti-wanti agar pemerintah daerah tidak terlena dengan tren penurunan ini. Menurutnya, kewaspadaan harus tetap dijaga agar fluktuasi harga tidak kembali terjadi secara mendadak.
Menjaga Momentum Stabilitas
Secara historis, penurunan harga pascabencana di Sumatra berkaitan erat dengan percepatan perbaikan infrastruktur jalan lintas Sumatra yang sempat lumpuh. Ketika akses terbuka, hambatan distribusi (bottleneck) terurai sehingga biaya logistik menurun. Namun, pemerintah perlu mewaspadai siklus tanam petani pascabencana; jika lahan pertanian rusak permanen tanpa ada intervensi bibit, potensi lonjakan harga jilid dua bisa kembali mengancam dalam 3-4 bulan ke depan. (Tim)
