Kenali 8 Jenis Sertifikat Tanah di Indonesia dan Kekuatan Hukumnya

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 14 November 2025 - 23:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sertifikat tanah di Indonesia. (Foto: Setkab)

sertifikat tanah di Indonesia. (Foto: Setkab)

Britainaja – Memahami berbagai jenis sertifikat tanah merupakan hal yang krusial bagi setiap orang yang terlibat dalam transaksi properti, baik untuk tujuan membeli rumah, mengurus warisan, hingga merencanakan investasi. Di Indonesia, setiap jenis sertifikat memiliki fungsi, jangka waktu, dan kekuatan hukum yang berbeda, sehingga penting untuk mengetahui perbedaannya sebelum berinvestasi.

Masyarakat umum seringkali hanya familier dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Padahal, ada beberapa jenis hak lain yang diatur secara ketat dalam regulasi pertanahan nasional. Berikut adalah ulasan lengkap mengenai jenis sertifikat tanah yang berlaku di Indonesia:

8 Jenis Sertifikat Tanah Resmi di Indonesia

1. Sertifikat Hak Milik (SHM)

SHM adalah bentuk kepemilikan tanah yang paling kuat, penuh, dan tertinggi di mata hukum Indonesia. Pemegang SHM memiliki hak penuh atas lahan tanpa batas waktu tertentu. Oleh karena kekuatan hukumnya yang sangat tinggi, SHM dapat dijadikan objek warisan, dijual kembali, atau diagunkan (dijaminkan). Karena nilai legalnya, SHM menjadi jenis sertifikat yang paling dicari dalam transaksi properti.

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)

HGB memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendirikan dan menggunakan bangunan di atas tanah milik negara atau pihak lain selama jangka waktu tertentu, umumnya sekitar 30 tahun dan dapat diperpanjang. HGB banyak digunakan dalam proyek pembangunan perumahan dan properti komersial karena skema kepemilikannya yang lebih fleksibel. Meskipun tidak setara SHM, HGB yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tetap sah dan aman secara hukum.

Baca Juga :  Tips Mengelola Keuangan Keluarga dan Bisnis: Kunci Stabilitas Finansial Jangka Panjang

3. Sertifikat Hak Pakai

Hak Pakai memberikan kewenangan kepada seseorang atau badan hukum untuk memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh negara, pemerintah daerah, atau pihak lain. Hak ini unik karena dapat dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) untuk kebutuhan tertentu, seperti kantor perwakilan, fasilitas umum, atau rumah tinggal yang tunduk pada regulasi yang berlaku.

4. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)

HGU adalah hak untuk mengelola lahan dalam skala besar. Sertifikat ini khusus diberikan kepada perusahaan atau badan hukum yang memiliki izin usaha di sektor agrikultur, seperti perkebunan, peternakan, perikanan, atau pertanian skala luas. Masa berlakunya diatur cukup panjang dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL)

HPL diberikan kepada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan hukum tertentu untuk mengelola lahan negara. Lahan-lahan strategis seperti pelabuhan, bandara, atau kawasan industri umumnya berdiri di atas tanah berstatus HPL. Instansi pemegang HPL memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan lahan tersebut.

Baca Juga :  Update Kode Redeem Blox Fruits 31 Desember 2025: Cara Cepat Reset Stat dan Boost EXP

6. Sertifikat Tanah Wakaf

Tanah yang telah diikrarkan sebagai wakaf (diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti masjid atau fasilitas sosial) akan diterbitkan sertifikat khusus. Kepemilikan dicantumkan atas nama nazhir (pengelola wakaf). Tanah wakaf tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan karena telah dikhususkan untuk kemaslahatan umat.

7. Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS)

Bagi pembeli unit apartemen atau rumah susun, sertifikat yang diterima adalah SHMSRS. Sertifikat ini mencakup tiga bagian hak: hak atas unit pribadi, hak bersama atas bagian umum (koridor, taman, fasilitas), dan hak atas tanah bersama tempat bangunan didirikan, yang biasanya berstatus HGB di atas HPL.

8. Dokumen Tanah Lama (Girik, Petok, Letter C)

Dokumen seperti Girik, Petok, atau Letter C adalah bukti kepemilikan tanah secara adat atau keterangan pajak di masa lalu. Dokumen-dokumen ini bukanlah sertifikat resmi di BPN dan tidak memiliki kekuatan hukum penuh. Pemilik harus segera mendaftarkannya ke BPN, bisa melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau pendaftaran mandiri, untuk diubah menjadi SHM atau HGB yang sah.

Mengenali dan memastikan jenis sertifikat tanah yang dimiliki adalah langkah awal untuk menjamin perlindungan hukum properti Anda dan menghindari potensi sengketa di masa depan. (Tim)

Berita Terkait

Kebijakan WFA Lebaran 2026: ASN dan Karyawan Swasta Bisa Kerja dari Mana Saja
Ketegangan di Timur Tengah Bayangi Energi Global, Begini Kesiapan BPH Migas Amankan BBM
Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Resmi Ditahan KPK
Mantan Menag Yaqut Dijadwalkan Menghadap Penyidik KPK Hari Ini
Lindungi Mental Anak, Menkomdigi Meutya Hafid Tegaskan Batas Usia Main Medsos
Ingat, 31 Maret Batas Akhir SPT Orang Pribadi! Ini Besaran Denda dan Cara Lapor Online
Medsos Tak Lagi Bebas: Cek Daftar Aplikasi yang Terkena Aturan Batas Usia 16 Tahun
Lampu Kuning untuk Remaja: Pemerintah Siapkan Aturan Larangan Medsos bagi Anak di Bawah 16 Tahun
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 Maret 2026 - 10:00 WIB

Kebijakan WFA Lebaran 2026: ASN dan Karyawan Swasta Bisa Kerja dari Mana Saja

Jumat, 13 Maret 2026 - 13:00 WIB

Ketegangan di Timur Tengah Bayangi Energi Global, Begini Kesiapan BPH Migas Amankan BBM

Jumat, 13 Maret 2026 - 08:00 WIB

Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Resmi Ditahan KPK

Kamis, 12 Maret 2026 - 15:00 WIB

Mantan Menag Yaqut Dijadwalkan Menghadap Penyidik KPK Hari Ini

Rabu, 11 Maret 2026 - 16:00 WIB

Lindungi Mental Anak, Menkomdigi Meutya Hafid Tegaskan Batas Usia Main Medsos

Berita Terbaru

Kode Redeem FF 14 Maret 2026 Terbaru. Ilustrasi Gemini AI

Tech & Game

Masih Aktif! Ini Kode Redeem FF 14 Maret 2026 Terbaru

Sabtu, 14 Mar 2026 - 06:00 WIB