Britainaja – Gedung Putih menerbitkan aturan baru yang membatasi akses jurnalis ke kantor juru bicara Karoline Leavitt dan beberapa pejabat senior di West Wing. Kebijakan ini di nilai pemerintah diperlukan untuk melindungi dokumen komunikasi yang di anggap sensitif.
Pemerintah Amerika Serikat memperketat akses media ke salah satu ruang yang biasa di gunakan jurnalis untuk berkomunikasi dengan pejabat Gedung Putih. Langkah ini tertuang dalam memorandum baru yang dikeluarkan Dewan Keamanan Nasional (NSC) dan mulai berlaku dalam waktu dekat.
Dalam dokumen yang di kutip Reuters pada Kamis (6/11), NSC menetapkan bahwa jurnalis tidak lagi di perbolehkan masuk ke Room 140, atau yang di kenal dengan sebutan Upper Press, tanpa penjadwalan sebelumnya. Ruang tersebut terletak tak jauh dari Oval Office, dan selama ini menjadi area kerja bagi juru bicara Gedung Putih seperti Karoline Leavitt serta pejabat komunikasi tingkat tinggi lainnya.
Pemerintah beralasan bahwa perubahan ini di perlukan karena pejabat komunikasi kini menangani lebih banyak dokumen dan informasi yang di kategorikan sensitif, seiring dengan restrukturisasi internal Dewan Keamanan Nasional. Untuk itu, pembatasan akses dianggap sebagai langkah pencegahan kebocoran informasi.
“Untuk menjaga keamanan materi sensitif dan memastikan koordinasi antara staf Dewan Keamanan Nasional dan staf komunikasi Gedung Putih, anggota pers kini di wajibkan membuat janji terlebih dahulu sebelum memasuki Room 140,” tulis bagian isi memorandum tersebut.
Kebijakan ini menambah daftar aturan akses yang di perketat oleh pemerintahan saat ini. Sebelumnya, Pentagon juga memberlakukan pembatasan terhadap jurnalis yang biasa bertugas di kompleks tersebut. Langkah itu menyebabkan sejumlah reporter harus mengosongkan ruang kerja dan mengembalikan kartu identifikasi peliputan.
Sinyal tegas mengenai alasan pembatasan juga di sampaikan oleh Direktur Komunikasi Gedung Putih, Steven Cheung. Melalui unggahan di platform X, ia mengungkapkan bahwa beberapa jurnalis kedapatan merekam gambar, video, dan audio dari ruang kerja pemerintah tanpa izin. Cheung bahkan menuduh sebagian reporter masuk ke area yang tidak di perbolehkan atau mencoba mendengarkan rapat tertutup.
“Kami pernah mendapati pejabat kabinet datang untuk rapat rutin, tetapi justru ditemui reporter yang menunggu di luar pintu tanpa pemberitahuan,” tulis Cheung.
Meski begitu, jurnalis masih memiliki akses ke beberapa bagian kompleks Gedung Putih lainnya, termasuk area tempat para juru bicara level staf bekerja. Namun kelompok jurnalis menilai pembatasan tersebut tetap menghambat tugas mereka untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Asosiasi Koresponden Gedung Putih (WHCA) menyatakan penolakan terhadap kebijakan ini. Ketuanya, Weijia Jiang, menilai pembatasan akses dapat melemahkan fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan. “Kami menentang segala upaya membatasi jurnalis dari ruang yang secara historis terbuka bagi peliputan, termasuk kantor juru bicara,” ujarnya.
Pembatasan akses jurnalis sebenarnya pernah terjadi sebelumnya. Pada 1993, pemerintahan Presiden Bill Clinton sempat mengumumkan langkah serupa, tetapi kemudian mencabutnya setelah mendapatkan kritik luas. Sementara itu, pemerintahan Donald Trump beberapa waktu lalu juga mengeluarkan kebijakan yang menghapus Reuters, Associated Press, dan Bloomberg News dari pool jurnalis tetap peliput Gedung Putih.
Perubahan aturan akses tersebut menegaskan kembali tarik-menarik antara kebutuhan keamanan informasi pemerintah dan tuntutan transparansi publik. Bagaimana kebijakan baru ini di terapkan ke depan di nilai akan berdampak pada dinamika hubungan antara Gedung Putih dan media. (Tim)
