Britainaja – Sebagian besar aktivitas pemerintahan federal Amerika Serikat resmi berhenti pada Rabu (1/10/2025). Penutupan atau shutdown tersebut terjadi setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan mengenai rancangan pendanaan baru.
Langkah ini menambah daftar panjang penutupan pemerintahan di AS yang sudah terjadi belasan kali sejak 1980. Kali terakhir, shutdown terjadi pada 2018 dan berlangsung selama 34 hari, menjadi yang terpanjang dalam sejarah negeri itu.
Dalam sistem politik AS, pengeluaran pemerintah federal hanya bisa dilakukan dengan persetujuan legislatif. Jika rancangan undang-undang anggaran tidak lolos tepat waktu, otomatis lembaga pemerintah dilarang membelanjakan dana. Situasi inilah yang memicu shutdown.
Ketika pendanaan tidak disahkan sebelum tahun fiskal baru dimulai, pemerintahan terpaksa membatasi kegiatan operasional. Layanan non-esensial dihentikan, sementara hanya sektor penting seperti keamanan nasional, layanan darurat, dan perlindungan properti yang tetap berjalan.
Ribuan pegawai federal dikategorikan sebagai non-esensial dan harus cuti sementara tanpa menerima gaji. Di sisi lain, pekerja yang dianggap esensial tetap diwajibkan masuk meski tanpa kepastian pembayaran upah hingga anggaran baru disetujui.
Efek shutdown tidak hanya terasa di level federal. Pemerintah negara bagian, wilayah, bahkan lokal ikut merasakan dampaknya karena banyak program publik dijalankan dengan dana pusat. Kondisi ini memunculkan ketidakpastian di kalangan masyarakat dan memperlambat sejumlah layanan penting.
Kebuntuan kali ini dipicu oleh perbedaan pandangan antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Partai Republik mengusulkan perpanjangan pendanaan sementara hingga 21 November 2025. Usulan ini bertujuan memberi waktu tambahan bagi Kongres untuk menyelesaikan pembahasan RUU anggaran penuh.
Namun, Demokrat menolak dan mengajukan opsi agar pemerintahan tetap beroperasi setidaknya hingga Oktober. Tawaran itu disertai syarat tambahan, termasuk perpanjangan dukungan bagi program kesehatan dan pembatasan kewenangan Presiden Donald Trump untuk menahan dana tertentu.
Syarat yang diajukan Demokrat tidak diterima oleh sebagian besar anggota Republik. Akibatnya, kedua pihak tetap bersikeras dengan posisi masing-masing hingga waktu tenggat habis.
Sehari sebelum penutupan resmi berlaku, pimpinan Kongres sempat bertemu Presiden Trump pada Senin (29/9/2025). Pertemuan tersebut diharapkan bisa menemukan titik temu, namun hasilnya tidak menunjukkan kemajuan berarti.
Ketidaksepakatan yang berlarut-larut ini akhirnya berujung pada penutupan resmi pemerintahan. Shutdown pun berlaku mulai Rabu dini hari, menandai salah satu krisis anggaran terbaru di Amerika Serikat.
Sejak 1980, sudah 14 kali pemerintah AS menghentikan sebagian besar operasionalnya karena kebuntuan politik. Kasus tahun 2018 menjadi catatan penting karena berlangsung lebih dari sebulan dan berdampak besar pada perekonomian nasional.
Shutdown bukan hanya persoalan teknis anggaran, tetapi juga sering dijadikan alat tawar dalam politik. Partai oposisi kerap menggunakan momen ini untuk menekan pemerintah yang sedang berkuasa agar memenuhi tuntutan tertentu.
Penutupan pemerintahan AS kali ini kembali memperlihatkan polarisasi politik yang tajam antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Dampaknya langsung dirasakan oleh pegawai pemerintah, masyarakat, serta perekonomian yang bergantung pada kelancaran layanan publik.
Belum ada kepastian berapa lama shutdown akan berlangsung. Publik kini menunggu kompromi baru di Kongres agar roda pemerintahan kembali berjalan normal. (Tim)
