Desak Transparansi, LSM Gelar Aksi Damai di Inspektorat Sungai Penuh Terkait Dana Desa Pelayang Raya

Pavicon Britainaja.com

- Jurnalis

Selasa, 10 Juni 2025 - 14:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gabungan LSM Kerinci - Sungai Penuh saat Berorasi di Inspektorat Kota Sungai Penuh.

Gabungan LSM Kerinci - Sungai Penuh saat Berorasi di Inspektorat Kota Sungai Penuh.

Britainaja, Sungai Penuh – Puluhan anggota dari sejumlah LSM di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh menggelar aksi damai di Kantor Inspektorat Kota Sungai Penuh, Selasa (10/6/2025). Mereka menyerukan pengusutan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) di Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal.

Aksi ini dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Indra Kemano. Dalam orasi yang disampaikannya, ia meminta pihak Inspektorat agar segera menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait penggunaan anggaran Dana Desa dari tahun 2021 hingga 2025 yang dinilai tidak transparan.

“Kami minta Inspektorat bertindak profesional dan terbuka. Dugaan penggunaan anggaran yang tidak sesuai prosedur termasuk laporan pertanggungjawaban yang tidak valid harus ditindaklanjuti,” ujar Indra.

Baca Juga :  Nokia Lumia Max 2025 Siap Guncang Pasar Smartphone, Dibanderol Mulai Rp3 Jutaan

Tak hanya fokus pada anggaran dana desa, massa juga menyoroti sejumlah isu lain. Di antaranya adalah dugaan pemanfaatan aset desa yang berada di luar wilayah administratif serta penggunaan fasilitas desa seperti alat berat molen dan peralatan hiburan untuk kepentingan non-publik.

Selain itu, pengadaan lahan untuk fasilitas pengelolaan sampah terpadu TPS-3R (Tempat Pengolahan Sampah: Reduce, Reuse, Recycle) turut disorot karena hingga kini belum memiliki legalitas resmi berupa sertifikat tanah.

Mereka juga menyinggung persoalan lain seperti dugaan ketidak sesuaian dalam pengelolaan anggaran ketahanan pangan pada tahun 2023 hingga 2024.

Baca Juga :  Geopolitik Bergejolak, Kemenpar Pastikan Pariwisata Bali Tetap Stabil

“Permasalahan ini bukan hanya soal administrasi tetapi menyangkut integritas dan tanggung jawab sosial. Kita ingin tata kelola desa dijalankan dengan jujur dan sesuai aturan,” tambah Indra di hadapan perwakilan Inspektorat.

Hingga berita ini ditulis, proses mediasi antara perwakilan demonstran dan pihak Inspektorat masih berlangsung. Massa juga menyatakan akan melanjutkan aspirasi mereka ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai bentuk dorongan terhadap penegakan hukum.

Aksi damai ini menjadi isyarat bahwa warga sipil semakin peduli terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, terutama di tingkat desa. (*)

Berita Terkait

Marak Modus Catut BKPSDM Sungai Penuh, Calon Pensiunan PNS Wajib Cek Ini
Ny. Sri Kartini Alfin Pimpin Persiapan Lomba PKK Tingkat Provinsi Jambi
Sekda Alpian Evaluasi Kinerja OPD: Minta Genjot PAD dan Tuntaskan Program
Pegang SK DPP, Alvia Santoni Pimpin DPC PPP Sungai Penuh Periode 2026–2031
Ulurkan Tangan untuk Ananda Oki, Warga Sungai Penuh yang Berjuang Sembuh dari Cedera Parah
Peringati Hari Anak Nasional 2026, Sekda Sungai Penuh Ajak Masyarakat Lindungi Hak Anak
Mendorong Ekonomi Lokal, Wali Kota Alfin Resmikan Layanan Cuci Motor Premium Gen Auto Care
Wako Alfin Dampingi Ratusan Ibu Hamil Cegah Stunting Sejak Dini se-Kota Sungai Penuh
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 2 Agustus 2026 - 09:12 WIB

Marak Modus Catut BKPSDM Sungai Penuh, Calon Pensiunan PNS Wajib Cek Ini

Kamis, 30 Juli 2026 - 06:01 WIB

Ny. Sri Kartini Alfin Pimpin Persiapan Lomba PKK Tingkat Provinsi Jambi

Kamis, 30 Juli 2026 - 05:03 WIB

Sekda Alpian Evaluasi Kinerja OPD: Minta Genjot PAD dan Tuntaskan Program

Rabu, 29 Juli 2026 - 11:07 WIB

Pegang SK DPP, Alvia Santoni Pimpin DPC PPP Sungai Penuh Periode 2026–2031

Rabu, 29 Juli 2026 - 07:04 WIB

Ulurkan Tangan untuk Ananda Oki, Warga Sungai Penuh yang Berjuang Sembuh dari Cedera Parah

Berita Terbaru