Britainaja – Nama Amsal Christy Sitepu menjadi perhatian publik setelah kasus dugaan korupsi proyek video desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mencuat. Sosok yang dikenal sebagai videografer ini kini menghadapi proses hukum yang serius dan memicu perbincangan luas, terutama di kalangan pelaku industri kreatif.
Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan jasa kreatif, bukan sektor konstruksi atau birokrasi. Banyak pihak mulai mempertanyakan bagaimana proyek produksi video bisa berujung pada dugaan korupsi. Situasi ini sekaligus membuka diskusi soal regulasi jasa kreatif dalam proyek pemerintah.
Karier dan Latar Belakang
Amsal dikenal sebagai videografer asal Sumatera Utara yang aktif mengerjakan berbagai produksi visual. Ia menangani dokumentasi acara hingga video profil untuk kebutuhan promosi.
Seiring meningkatnya kebutuhan konten digital, kariernya berkembang pesat. Ia melihat peluang besar dalam pembuatan video profil desa yang digunakan untuk memperkenalkan potensi daerah.
Proyek Video Desa di Karo
Amsal terlibat dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo sekitar tahun 2020 hingga 2022. Ia menawarkan jasa produksi dengan nilai sekitar Rp30 juta per desa.
Ia bersama tim mengerjakan seluruh proses, mulai dari pengambilan gambar hingga editing. Menurut keterangannya, proyek berjalan lancar dan pembayaran di lakukan setelah pekerjaan selesai serta melalui revisi.
Status Tersangka dan Dugaan Korupsi
Pada November 2025, aparat menetapkan Amsal sebagai tersangka setelah audit menemukan potensi kerugian negara sekitar Rp202 juta.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penggelembungan anggaran. Jaksa menilai terdapat ketidaksesuaian antara RAB dan pelaksanaan proyek. Beberapa komponen biaya di duga mengalami mark up.
Kasus ini juga menjadi bagian dari dugaan penyalahgunaan dana desa yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Pembelaan Amsal dan Respons Publik
Amsal menolak tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya bekerja sesuai kontrak dan menerima pembayaran resmi yang sudah di potong pajak.
Kasus ini bahkan di bahas dalam rapat DPR RI. Sejumlah anggota dewan menyoroti perlunya standar khusus dalam menilai proyek kreatif karena berbeda dengan proyek fisik.
Di sisi lain, pelaku industri kreatif mulai khawatir kasus ini bisa berdampak pada iklim kerja mereka. Aparat hukum tetap menegaskan bahwa proses berjalan berdasarkan bukti.
Pelajaran bagi Industri Kreatif
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pelaku kreatif untuk menjaga transparansi dan dokumentasi proyek. Pemahaman terhadap aspek hukum juga perlu di perkuat.
Industri kreatif membutuhkan regulasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pelaku usaha dan pemerintah.
Perjalanan Amsal Sitepu dari videografer hingga terseret kasus hukum menunjukkan kompleksitas hubungan antara industri kreatif dan regulasi. Proses hukum masih berjalan, dan publik menantikan hasil yang adil serta transparan. (Tim)
