Britainaja – Pemerintah secara resmi telah menyiapkan dana segar senilai Rp55 triliun yang di alokasikan khusus untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026. Angka fantastis ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 10,22 persen jika disandingkan dengan alokasi tahun lalu. Langkah ini diambil sebagai strategi memperkuat daya beli masyarakat di tengah momentum persiapan menyambut Hari Raya Idulfitri.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa ketersediaan anggaran ini bertujuan untuk memastikan perputaran ekonomi tetap terjaga. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya cair mendekati lebaran, kali ini pemerintah memasang target ambisius agar THR mulai mengalir ke rekening pegawai tepat pada awal Ramadan. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi jutaan abdi negara di seluruh Indonesia.
Namun, di balik kabar gembira tersebut, masih tersisa tanda tanya besar bagi para pegawai dengan status PPPK Paruh Waktu. Meskipun secara legal mereka diakui sebagai bagian dari ASN lewat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kepastian mengenai hak tunjangan ini masih menggantung. Hingga memasuki pekan keempat Februari 2026, regulasi teknis yang mengatur jatah bagi tenaga paruh waktu ini belum juga menampakkan batang hidungnya.
Menanti Payung Hukum Resmi
Persoalan utama terletak pada belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang spesifik mengatur rincian penerima tunjangan. Aturan yang saat ini ada masih condong berpihak pada ASN dengan skema kerja penuh waktu. Padahal, eksistensi PPPK Paruh Waktu kini menjadi bagian integral dari pelayanan publik di berbagai instansi daerah maupun pusat.
Jika merujuk pada ketentuan yang berlaku bagi PPPK penuh waktu, tunjangan diberikan penuh sebesar satu kali penghasilan bagi mereka yang sudah mengabdi minimal satu tahun. Bagi yang masa kerjanya masih di bawah setahun, perhitungan dilakukan secara proporsional. Sayangnya, skema yang mapan ini belum bisa dipastikan bakal diadopsi mentah-mentah untuk rekan-rekan paruh waktu mengingat jam kerja mereka yang cenderung fleksibel.
Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 memang sudah menjamin gaji dan fasilitas sesuai kemampuan keuangan daerah serta standar UMP/UMK. Akan tetapi, kata “THR” belum tertulis secara eksplisit dalam daftar hak yang wajib mereka terima. Hal inilah yang membuat posisi mereka berada di area abu-abu hingga regulasi final diteken oleh Presiden.
Strategi Mengatur Keuangan Menjelang Lebaran
Bagi Anda yang berstatus PPPK Paruh Waktu, saran terbaik saat ini adalah tetap waspada namun tidak menggantungkan harapan sepenuhnya pada cairnya THR sebelum ada hitam di atas putih. Mengingat target pencairan pemerintah yang dimulai awal Ramadan, ada baiknya para pegawai mulai melakukan pemetaan pengeluaran sejak dini.
Analisis kami menunjukkan bahwa kenaikan anggaran sebesar 10 persen lebih mengisyaratkan adanya penyesuaian komponen tunjangan, mungkin termasuk kenaikan gaji pokok atau tunjangan kinerja yang menyertainya. Namun, volatilitas harga pangan menjelang Idulfitri biasanya jauh lebih tinggi daripada persentase kenaikan tersebut. Memprioritaskan tabungan dan zakat di awal waktu akan jauh lebih bijak daripada terjebak dalam euforia konsumerisme lebaran.
Pastikan Anda rutin memantau portal resmi kementerian maupun kebijakan internal instansi masing-masing. Informasi mengenai PP THR biasanya akan diumumkan secara luas dua minggu sebelum memasuki bulan suci. Tetaplah bekerja secara profesional karena penilaian kinerja seringkali menjadi dasar utama dalam penentuan besaran bonus atau kelanjutan kontrak kerja di masa depan. (Tim)
